Pertemuan bersama Polda Papua barat dengan Pihak penyelenggara dan pengawas Pemilu di Ruangan Aula Mapolda Papua Barat

Empat Ribu Lebih Personil TNI dan Polri Disiapkan

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Empat ribu lebih personil TNI dan Polri akan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Selain dukungan aparat keamanan, lancarnya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini sangat tergantung pada sinergitas seluruh pemangku kepentingan, terutama KPU dan Bawaslu.

Kapolda Papua Barat, Brigjend Pol. Royke Lumowa melalui Karo Operasional Kombes Pol M. Sagi, SH kemarin di sela pertemuan yang melibatkan Polda Papua, Pemprov Papua Barat serta KPU dan Bawaslu Papua Barat menyatakan, jumlah personil gabungan yang akan mengamankan Pilgub sebanyak 4.514 orang. Selain itu Polda Papua juga akan mendapatkan sokongan dari Mabes Polri.

Untuk mengamankan Pilgub, Polda Papua Barat sudah mengusulkan anggaran pengamanan ke Pemprov. ” Kendati kita sudah ajukan yang tentu dalam bentuk hibah, namun sejauh ini belum ada respon. Kita usulkan sebesar Rp 224.883.350.000. Nanti akan dibuat dalam NHPD,” ujarnya.

Untuk mengkoordinasikan pengamanan, pertemua lintas sektoral kemarin dilakukan untuk membicarakan persiapan-persiapan menyangkut langkah-langkah pengamanan. Dalam perspektif Polda, pertemuan ini adalah upaya untuk merajut sinergi.

“Kami hendak mengetahui kesiapan pengamanan sudah sejauh mana. Kami juga merasa perlu mengetahui regulasi sehingga kedepan tidak ada kendala,” tuturnya.

Ketua KPU Papua Barat Amos Atkana dalam kesepatan yang sama optimistik Pilkada serentak di papua Barat akan berjalan baik. Apalagi pihaknya merasa mendapat sokongan penuh dari aparat keamanan.

Soal anggaran pengamanan, Atkana menepis bahwa anggaran yang diusulkan pihaknya sudah mencakup biaya pengamanan. Pada prinsipnya, jeas Atkana, KPU hanya mengusulkan anggaran kegiatan pentahapan. “Silahkan Polisi atau TNI bahkan Bawaslu juga mengusulkan anggarannya sebab NHPD yang kami usulkan khusus untuk kegiatan penyelenggaraan KPU,” ujarnya.

Sejauh ini anggaran Pilkada Papua Barat yang diusulkan pihaknya KPU sudah masuk dalam tahapan penandatanganan NHPD. Tapi belum masuk dalam tahap pencairan sebab KPU harus melapor lagi kepada Kementrian Keuangan RI.

Saat ini tahapan Pilkada Papua barat masih dalam “tahap persiapan”. Pada tanggal 22 Mei lalu, KPU telah menetapkan presentase dukungan perseorangan (independen). Meski begitu, pihaknya masih menunggu perubahan regulasi adanya wacana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015. “Kami sudah siap mengantisipasi adanya perubahan dengan menggunakan peraturan KPU,” katanya.

Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Mapolda Papua Barat kemarin dihadiri wakil dari KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu. Turut hadir wakil dari institusi TNI yang memiliki tugas pengamanan teritorial serta Polisi yang merupakan pengamanan sipil. Pemerintah Daerah selaku penyedia data juga hadir. (MAR)

Tinggalkan Balasan