Penyerahan piagam penghargaan kepada badan usaha swasta oleh Pemprov Papua Barat. |Foto : Rizaldy|Cahaya Papua.

Enggan Daftar BPJS, Badan Usaha Dikenakan Sanksi Admistrasi dan Pidana

MANOKWARI, CAHAYAMANOKWARI.com– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama lembaga perijinan dan pengawasan ketenagakerjaan se Provinsi Papua Barat, siang kemarin melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) di salah satu hotel di Manokwari.

Penandatanganan MoU itu, tentang perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum program jaminan kesehatan nasional serta gathering badan kerja sama BUMN/BUMD dan badan usaha swasta se Kabupaten Manokwari tahun 2015, yang dilakukan 2 kali penandatanganan MoU.

Penandatangan pertama, MoU BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Papua Barat, dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Ijin Terpadu Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Kaimana, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Sementara penandatanganan MoU BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong Selatan, Disperindakop dan UKM Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, Disnaker Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

Penandatangan MoU ini kata Kepala Divisi Regional 12 Papua-Papua Barat, dr. Hidayat Sumintapura, dilandasi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang kewajiban badan usaha kecil, menengah dan besar sebagai pemberi kerja, wajib, memasukan karyawannya dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS kesehatan.

Hidayat menambahkan, bagi perusahaan yang tidak memasukan karyawannya dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS kesehatan akan dikenakan sanksi, berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

“Sanksi publik bagi badan usaha yang lalai atau belum memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS kesehatan,” katanya.

Ketentuan pidana dimaksud, kata Hidayat, sesuai pasal 55 UU No. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Pada pasal 19 ayat 1 dan 2 telah ditegaskan, pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS, pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Sistem pengawasan jaminan kesehatan tenaga kerja, lanjut Hidayat, akan dilaksanakan oleh badan pengawas seperti Dinas Tenaga Kerja dan Kejaksaan.

“Kita ada badan pengawasan dari Disnaker dan kejaksaan,” imbuhnya.

Dengan adanya dua lembaga pengawas BPJS Kesehatan ini, dapat mempermudah BPJS dalam melakukan fungsi pengawasan bagi badan usaha yang lalai dan atau telah dan belum memasukan karyawanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Apabila lembaga pelayanan publik BPJS kesehatan menghadapi problem, masalah hukum, kita telah memiliki kerjasama MoU ditingkat pusat dengan Jamdatun untuk memberikan jaminan,” katanya.

Ia mencontohkan, apabila ada perusahaan atau badan usaha yang tidak melaporkan karyawannya sesuai ketentuan, belum mendaftarkan sebagai peserta BPJS, maka BPJS dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara.

Sedangkan dari sisi pengawasan, BPJS juga menggandeng, Disnaker kabupaten/kota dan provinsi Papua Barat, untuk melakukan pengawasan bagi badan usaha yang belum maupun yang sudah terdaftar, tapi tidak patuh terhadap ketentuan.

Misalnya ketidak patuhan badan usaha dalam mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan, “Contohnya sebuah perusahaan memiliki 1000 orang tenaga kerja, namun yang didaftarkan hanya 200 orang, maka 800 orang lainnya tidak terdaftar, itu melanggar unsur kepatuhan,” terangnya.

Selain itu, unsur kepatuhan lainnya yang berpotensi untuk dilanggar oleh badan usaha pemberi kerja, itu terkait besaran upah tenaga kerja, misalnya, upah yang diterapkan perusahaan kepada karyawan sebesar Rp. 3 juta yang dilaporkan hanya Rp 2 juta, maka hal itu juga bagian dari pelanggaran unsur kepatuhan.’

Apabila perusahaan atau badan usaha mendaftarkan karyawanya secara keseluruhan dan melaporkan besaran upah yang diberikan kepada karyawan secara benar, maka, disini kata Hidayat, terdapat unsur gotong royong sesuai prinsip BPJS Kesehatan. “Dengan gotong royong, semua tertolong.”

Unsur gotong royong dimaksud adalah, dengan dibayarkannya iuran BPJS Kesehatan oleh badan usaha pemberi kerja kepada BPJS kesehatan, maka dapat membantu peserta BPJS yang kurang mampu.

Misalnya ada peserta BPJS kesehatan yang mengidap penyakit gagal ginjal kronik dan diharuskan melakukan cuci darah seminggu 2 kali seumur hidup, itu dijamin oleh BPJS kesehatan, dengan biaya paling rendah Rp. 25.500 perjiwa perbulan untuk yang kelas 3, yang di kelas 2, Rp. 42.500 dan kelas 1, Rp. 59.500, “Bayangkan kalau tidak ada unsur gotong- royong.”

Sebagai badan layanan umum yang bersifat nirlaba, Hidayat menekankan BPJS tidak untuk mencari keuntungan. | RIZALDY|EDITOR : BUSTAM