Seorang pelajar SMK Kehutanan melihat kantor yang diblokade pemilik tanah ulayat BLK Manokwari, Selasa (31/1). Seluruh fasilitas pemerintahan di kompleks tersebut, kecuali SMK Kehutanan, kembali diblokade pemilik ulayat yang kecewa dengan sikap pemerintah yang belum menjawab tuntutan mereka, sesuai akta perdamaian yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Manokwari.

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Sejumlah warga pemilik ulayat tanah Balai Latihan Kerja (BLK) Manokwari, melakukan aksi blokade terhadap beberapa fasilitas pemerintahan yang terletak di kompleks tersebut, tepatnya di Jalan Semu Suwandi, Sanggeng, Manokwari,  Selasa, (30/1).

Aksi tersebut merupakan tindaklanjut dari warga pemilik ulayat tanah atas keputusan Pengadilan Negeri Manokwari yang telah mengabulkan permintaan penggugat untuk mengakomodir 32 putra/putri dari pemilik ulayat tanah menjadi PNS disejumlah instansi pemerintah pada tahun 2011 lalu.

Sejumlah kantor diblokade pemilik ulayat adalah, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Ligkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Papua Barat, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Maluku Papua dan Papua Barat, dan Balai Latihan Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Kepala suku marga Rumbekwan serumpun, Korneles Gustaf Rumbekwan dalam aksi tersebut mengatakan “Blokade ini merupakan aksi pertama dan kami memberikan waktu selama satu bulan kepada pemerintah. Jika dalam jangka waktu tersebut pemerintah belum juga memberikan respon positif terhadap tuntutan kami, maka kami akan menempuh langkah selanjutnya yaitu memalang seluruh lokasi BLK termasuk SMK Kehutanan Manokwari.” Dalam aksi tersebut pemilik ulayat tidak memblokade SMK Kehutanan sesuai kesepakatan mereka pada Jumat pekan lalu.

Gustaf mengatakan blokade kali ini akan dilakukan dalam waktu yang cukup lama sampai ada perhatian serius dari pemerintah, baik itu Pemda Manokwari, Pemprov Papua Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Karena salah satu pasal dalam putusan PN Manokwari belum juga dilaksanakan oleh tergugat 1-5. Olehnya itu  pemalangan ini belum bisa dibuka sebelum ada keputusan dari pemerintah untuk memberikan SK kepada anak-anak kami atau ada audiens langsung dengan bapak gubernur Papua Barat dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” ujar Gustaf.

Pihak sekolah SMK Kehutanan Manokwari menyatakan aksi blokade tersebut menyisakan rasa tidak nyaman bagi anak didik.

Kepala Sekolah SMK Kehutanan Manokwari, Nelles Kapitarauw mengaku menyesali aksi tersebut. Ia mendorong pemerintah segera menyelesaikan tuntutan masyarakat pemilik ulayat agar aktivitas di kompleks tersebut kembali normal.

“Jangan sampai kejadian seperti ini membuat anak-anak kita menjadi korban,” kata Nelles mengacu pada tuntutan pemilik ulayat yang mengancam akan membloke aktivitas sekolah satu bulan sejak pemalangan jika fasilitas lain jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Nelles mengatakan perhatian pemerintah menjadi serius sebab bulan depan pihak sekolah akan menggelar ujian akhir sekolah menggunakan sistem online berbasis komputer. SMK Kehutanan akan mendatangkan tim penguji dari luar daerah seperti Makassar, Bogor, Kadipaten, Pekanbaru dan Samarinda.

“Jadi harapan kami sebelum tim ini datang, pemerintah sudah bisa merealisasikan tuntutan warga. Jika tidak, apabila bulan depan laboratorium kami dipalang maka secara otomatis kami tidak dapat melaksanakan ujian,” ungkapnya.

Sementara pegawai Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Ligkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Papua Barat di kompleks BLK, Yunus Ireuw mengatakan blokade kompleks BLK oleh pemilik ulayat membuat layanan pemerintahan terganggu.

Menurutnya, persoalan blokade seharusnya tidak terjadi apabila ada ketegasan dan solusi terbaik dari Pemprov Papua Barat. Sayangnya setiap kali ada pertemuan atau sidang dengan Kementerian Kehutaan menurutnya, tak satupun perwakilan pemerintah provinsi maupun kabupaten yang diutus untuk hadir. “Kami berharap kejadian pemalangan tidak lagi terjadi, mengingat sangat mengganggu aktivitas perkantoran di BLK,” pungkasnya.

Yunus menambahkan, sesuai keputusan Pengadilan Negeri Manokwari, pihak di BLK telah mengakomodir 11 anak dari pemilik ulayat sebagai tenaga kontrak, yang ditempatkan pada beberapa unit pelayanan teknis atau UPT di Maluku, Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, pemilik ulayat tanah BLK telah memberi alarm kepada pemerintah dengan mengundang mereka untuk menghadiri pertemuan lanjutan di gedung olahraga Sanggeng. Namun dalam pertemuan yang membahas soal kesanggupan pemerintah mengangkat 32 putra/putri pemilik ulayat di sejumlah unit pemerintahan itu, tak dihadiri perwakilan pemerintah.

Pertemuan tersebut mencapai kesepakatan bahwa mereka akan memblokade kompleks BLK Manokwari, kecuali SMK Kehutanan, hingga pemerintah menepati hasil Keputusan Pengadilan Negeri Manokwari untuk menerima 32 putra/putri pemilik ulayat di sejumlah kantor pemerintahan yang terkait dengan kehutanan. (cr-81)

 

Leave a Reply