Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma

Filep: Hilangnya nama HN jadi pertanyaan publik

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma mempertanyakan proses penyelidikan dugaan penyimpangan proyek Rektorat Universitas Papua (UNIPA) yang ditangani  penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat.

“Alasan apa sampai Polda Papua Barat mengklarifikasi atau mencabut HN sebagai salah satu terduga. Ini akan menjadi tanda tanya besar bagi publik,” sorot Filep Wamafma, Senin (28/8).

Ia mengaku mengetahui informasi tersebut setelah membaca berita dari sejumlah media massa terkait pencabutan status HN. “Bagaimana penyidik menyebut HN tidak terlibat, sementara proses penyelidikannya masih berlangsung. HN namanya mencuat kemudian belakangan namanya diklarifikasi lagi, ini ada apa?”  tanya dia.

Filep mendesak agar Polda Papua Barat menuntaskan kasus – kasus korupsi yang mereka tangani agar tidak menjadi preseden buruk bagi publik, dalam hal ini masyarakat di Provinsi Papua Barat.

“Satu hal lain yang perlu ditelusuri, apakah Polda Papua Barat sudah meminta hasil audit keuangan dari BPK RI, karena ada 900 rekomendasi yang terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran di Provinsi Papua Barat,” bebernya.

Menurut Wamafma, level Polda, mestinya mampu membongkar mafia korupsi di provinsi. Ini menurutnya menjadi tantangan bagi Kapolda baru untuk mengungkap dan menuntaskan korupsi besar di wilayah tugasnya.

Secara terpisah Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP. Hari Supriyono yang dikonfirmasi wartawan  melalui pesan whatsapp, Selasa (29/8), tidak membalas pertanyaan wartawan.

Sebelumnya Hari mengatakan HN bukan pemilik perusahaan Pulau Lemon dalam proyek pembangunan Rektorat Universitas Papua. Hari mengklaim pemilik proyek tersebut adalah N yang berstatus sebagai Direktur Pulau Lemon.

Dugaan keterlibatan HN awalnya disampaikan Polda Papua Barat. HN menurut Polda telah dimintai keterangan oleh ahli kontruksi, sesuai permintaan Polda.

HN sendiri pernah berbicara kepada wartawan ketika kasus ini mulai mendapat sorotan publik. Saat itu dia mengaku mengerjakan proyek tersebut sejak 2011. Dirinya bahkan merasa dibebani pihak UNIPA, terkait perawatan proyek yang melewati masa pemeliharaan 6 bulan, sesuai kontrak.

Dia juga mengaku tiap tahap pekerjaan tersebut selalu diperiksa BPK. Bahkan dia mengatakan telah mengembalikan sejumlah dana yang mencapai Rp 2 miliar sesuai rekomendasi BPK. (mar)

 

Tinggalkan Balasan