Pilkada serentak 2015

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak dan Kaimana, dinilai sebagai kegagalan dan kelemahan KPU provinsi dalam mengelola menejemen pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah ini.  

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma, mengatakan, dari pengelolaan kepemiluan saat ini, tidak menutup kemungkinan masih akan ada komisioner KPU di kabupaten lain di daerah ini yang juga dapat diberhentikan.

Mantan komisioner KPU Papua Barat ini menilai, pengelolaan masalah kepemiliuan yang dilakukan KPU Papua Barat masih harus ditata secara baik.

Pemberhentian sejumlah anggota KPU yang terjadi di Kaimana dan Fakfak tidak akan terjadi, jika, KPU di kabupaten/kota dibekali pemahaman teknis tentang penyelenggaraan pemilu.

“Tidak ada analisis dari KPU tentang potensi-potensi masalah, baik menyangkut persoalan pelanggaran pidana maupun etika. Kelemahan lainnya adalah, KPU provinsi tidak melakukan supervisi terhadap KPU kabupaten/kota,”kata dia.

Kata dia, pemahaman serta pengalaman KPU di kabupaten/kota, soal penyelenggaraan pemilu, masih minim, sehingga potensi pelanggaran tinggi.

Ia pun menyarakan, KPU provinsi agar lebih tegas menyikapi persoalan yang dialami KPU kabupaten/kota, agar tidak ada proses pemberhentian.

Filep menegaskan, keberhasilan KPU di tingkat kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu, merupakan keberhasilan KPU provinsi.       Sebaliknya, pemberhentian anggota KPU di kabupaten/kota merupakan bagian dari kegagalan KPU provinsi.

Filep menambahkan, kelemahan KPU dalam verifikasi berkas pencalonan menimbulkan pemahaman yang multi tafsir. Dimana hal ini hanya berkaitan dengan administratif saja.

Selain itu, dalam pengambilan keputusan, KPU tidak lepas dari tekanan publik. Hal ini membuat peran KPU menjadi lemah dan terbebani. “Secara umum KPU provinsi kurang melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan. Ini adalah kelemahan terbesar,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN