Robert Melianus Nauw. Foto: CAHAYAPAPUA.com |Toyiban

Fraksi Demokrat: DPP Tidak Akan Ubah Rekomendasi Robby

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua Barat, Andi Asmuruf mengklaim, DPP Demokrat tidak akan mengubah rekomendasi Robert Melianus Nauw sebagai ketua difinitif DPR PB, sebelum ada putusan hukum tetap (inkrah) dari MA atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Andi mengatakan kepastian itu didapat setelah ia bersama petinggi Demokrat Papua Barat bertemu Ketua Harian DPP Demokrat Syarif Hasan di Jakarta.

3 jam lalu saya bersama pak Robby, pak Arifin serta 8 anggota fraksi Demokrat DPRPB menemui Wakil Ketua Harian DPP Demokrat pak Syarif Hasan,” kata Andi saat menghubungi CAHAYAPAPUA.com, Selasa (25/11/2014).

Dalam pertemuan itu menurut Andi, Syarif mengatakan bahwa DPP selama ini terus menyimak perkembangan proses hukum yang terhadap Robby serta anggota DPRPB yang juga tersangkut dalam kasus ini. DPP kata Andi menghargai proses hukum yang kini tengah berlangsung.

Disisi lain, terkait rekomendasi yang dikeluarkan DPP terhadap Robby, menurutnya sudah melalui proses pertimbangan dalam rapat yang dilaksanakan DPP Demokrat. “Pak Syarif Hasan menegaskan, DPP tidak akan merubah keputusan sebelum ada keputusan inkrah,” imbuhnya.

Sebagai warga negara yang taat asas hukum, lanjut Andi, tanpa didesak pun DPP Demokrat akan melakukan PAW dan merekomendasikan nama lain, jika kedepan MA sudah menjatuhkan putusan atas kasus yang menyeret Robby.

Syarif dalam pertemuan itu seperti dikatakan Andi menghimbau seluruh kader partai serta anggota Fraksi Demokrat di DPRPB untuk mendukung rekomendasi DPP terhadap Robby.

Selain itu menurut dia jika ada kelompok masyarakat atau LSM yang mempersoalkan posisi dan status Robby Nauw, Syarif meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang saat ini masih berlangsung.

Selain menemui pengurus DPP Demokrat, Andi mengaku sebelumnya ia bersama ketua Fraksi Golkar, Hanura, PAN, Nasdem, dan Fraksi Gerindra sudah mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan proses SK bagi pimpinan DPRPB.

“5 fraksi ini mendukung agar pimpinan definitif segera dilantik, sebab jika tidak akan berimplikasi terhadap pembentukan alat kelengkapan dewan dan pembahasan APBD induk Papua Barat tahun anggaran 2015,” kata Andi.

Terkait proses SK ini, menurut Andi, pejabat Kemendagri juga mengatakan bahwa selain Papua Barat, masih ada beberapa daerah lain yang juga mengalami keterlambatan.

Kemendagri menurut dia juga mengaku kalau selama ini banyak menerima surat dari sejumlah lembaga lain terkait penerbitan SK pimpinan difinitif DPRPB. Untuk itu Kemendagri menurutnya butuh waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan masukan-masukan tersebut.

Terlepas dari itu Andi berharap SK segera terbit, agar pelantikan dapat dilaksanakan. “Negara kita menganut asas hukum, apalagi gubernur Papua Barat telah memberikan persetujuan. Kecuali kalau gubernur mempersoalkan dan tidak memberikan persetujuan,” tandasnya.

Sebelumnya koordinator Jaringan Advokasi LSM Papua Barat, Andris Wabdaron menyatakan agar Demokrat menunjuk pengganti Robby yang terjerat kasus Rp. 22 miliar di PADOMA. Penunjukan pengganti Robby menurutnya perlu dilakukan agar pelantikan pimpinan DPR PB tidak terhambat sehingga pemerintahan daerah ini bisa berjalan lancar. (baca: Aktivis: Demokrat Baiknya Tunjuk Pengganti Robby Nauw ) | TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan