ilustrasi_Dugaan Korupsi

Fraksi Otsus Desak Temuan BPK di MRPB Diproses Hukum

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com — Ketua Fraksi Otonomi Khusus di DPR Papua Barat, Yan Anthon Yoteni mengatakan, jika ada suatu temuan yang berdampak hukum maka, proses hukum harus dilaksanakan.

“Harus dicari temuan hukumnya apa benar atau tidak, proses hukum itu harus berjalan. Kalau di DPR Papua Barat juga ada temuan-temuan seperti itu maka harus diproses,” kata Yoteni, Selasa (6/10/2015).

Pernyataan Yoteni ini menyikapi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat, senilai Rp.32 miliar pada kantor Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) yang diduga bermasalah .

“Saya kira temuan BPK yang sudah terpublikasi, menjadi satu kemudahan untuk proses selanjutnya,”kata dia.

Menurutnya, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat yang selama ini harus berurusan dengan hukum hingga yang bersangkutan dijebloskan ke penjara. Ini menandakan, penegakan hukum di daerah ini benar-benar dilakukan.

“Sehingga, jangan salah mengunakan kewenangan terutama pada kegiatan fiktif. Contoh, kegiatan olahraga untuk level SMA. Kalau hanya untuk SD dan SMP, lapor saja. Seperti itu, jelas ini temuan,”katanya

Terpisah, anggota DPR PB, Sanusi Rahaningmas mengatakan, anggaran senilai Rp.32 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada sekertariat MRP-PB harus ditelusuri hingga tuntas, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan.

“Kejaksaan, kepolisian maupun BPK harus serius menangani kasus ini, serta tidak sepihak dalam melaksanakan tugas. Anggaran sebesar itu perlu dipertanyakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, kasus ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, sebab, jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu sangat besar.

Terkait kasus ini, Sanusi mencoba untuk membandingkan kasus tersebut dengan kasus korupsi APBD Papua Barat senilai 22 yang menyeret seluruh anggota DPRPB periode 2009-2014 sebagai tersangka.

Saat itu, kejaksaan begitu gencar untuk menuntaskan kasus tersebut, meski menurutnya kasus itu bukanlah kasus korupsi.

“Anggota tidak pernah merasa korupsi. Itu merupakan pinjaman yang dibagi kesetiap anggota senilai Rp.450 juta. Dana itu pun sudah dikembalikan,” ujarnya.

Sanusi tidak ingin, kejaksaan dan kepolisian diam terhadap kasus Rp.32 miliar di MRP PB ini.

“Kenapa anggaran sebesar itu hanya didiamkan, ini perlu dipertanyakan. Ada yang ratusan juta dikejar sampai diobok-obok, tapi ini yang 32 miliar kok malah diam,” imbuhnya. |RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN