Masyarakat adat dari lima marga (Mandacan, Saroy, Insen, Kwan, dan Katebu) mendatangi kantor MRPB. Mereka mengadukan permasalahan tanah yang dipersengketakan dengan PT Fulica.

Fulica Diadukan ke MRPB terkait Sengketa Tanah

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Masyarakat dari lima marga (Mandacan, Saroy, Insen, Kwan, dan Katebu), Senin (15/8/2016) siang, mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB). Mereka mengadukan permasalahan tanah yang dipersengketakan dengan PT Fulica.

Perwakilan masyarakat, Andarias Saroy mengatakan, sengketa tanah seluas 4 hektar yang terletak di Jalan Drs. Esau Sesa telah berlangsung sejak tahun 2007 silam. Hingga kini, belum ada titik terang terkait penyelesaiannya.

“Tanah tersebut, kini dikuasi oleh PT Fulica adalah tanah adat milik bersama masyarakat lima marga. Kami gugat karena transaksi pembelian tanah tidak jelas. Bukti (kwitansi) pembelian tidak bisa ditunjukan. Sepanjang 9 tahun ini, terkesan tidak ada penyelesaian, kami dirugikan,” kata Saroy.

Dia mengatakan, masyarakat yang masih tinggal di sekitar lahan tersebut mendapat intimidasi oleh anggota keamanan. “MRPB sebagai orangtua Kami. Kami harapa masalah ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat adat lainnya, Isak Katebu mengemukakan, PT Fulica membeli tanah melalui perantara. “Saya tidak dilibatkan dalam transaksi sehingga tidak tahu prosesnya seperti apa sampai tanah itu sudah dibeli. Dan kini, jadi masalah dengan masyarakat,” tuturnya.

Ketua MRPB, Vitalis Yumte mengakui, telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat. MRPB telah melayangkan surat ke pimpinan PT Fulica. Agar menghentikan segala aktivitas di atas lahan yang masih disengketakan.

“LapoRan masyarakat, kepemilikan tanah tidak melalui suatu proses adat. Kami akan segera memfasilitasi rapat untuk menghadirkan pihak PT Fulica dan masyarakat pemilik. Kita akan bicarakan bagaimana proses peralihan ini,” kata Yumte.

Yumte berharap, surat yang dilayangkan mendapat tanggapan pihak terkait. Sehingga sengketa tanah bisa diselesaikan dengan jalan dialog. “Jika surat tidak diindahkan maka, MRPB bersama masyarakat akan menutup areal tersebut untuk menghentikan aktivitas sampai ada penyelesaian,” ujarnya.

Yumte berujar, mendapat laporan masyarakat terkait adanya intimidasi aparat keamanan terhadap masyarakat. Ia menilai, cara-cara pendekatan seperti itu justru memperuncing masalah.

Dalam keterangannya, Yumte mengemukakan, kasus tanah 4 hektar itu bagian dari cermin permasalahan tanah adat. Kondisi ini terjadi akibat belum mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah daerah tidak menyiapkan perangkat hukum yang mengatur dan melindungi hak kepemilikan atas tanah adat.

“Hal fundamental bagi orang asli Papua adalah tanah. Tanah itu kunci, hak dasar paling terpenting. Apa yang diadukan oleh masyarakat adat adalah cermin dari pengabaian hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” tandasnya.

Yumte menambahkan,  harusnya di era Otonomi khusus. Pmerintah melalui instansi terkait mendorong peraturan daerah khusus tentang tanah adat atau hak-hak kepemilikan masyarakat adat. Sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. (ALF)

Tinggalkan Balasan