Logo Gapensi | Ist

Gapensi: Ada Kontraktor Nakal di Manokwari

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Manokwari berharap nilai paket proyek melalui penunjukan langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada Pengusaha Asli Papua diperbesar.

Gapensi ingin paket proyek tersebut tidak hanya untuk proyek senilai Rp.500 juta. Sebab untuk jasa konstruksi anggaran tersebut dinilai kecil, sehingga akan merugikan kontraktor pelaksana.

Ketua Gapensi Manokwari, Yacob Yenu bersama anggotanya Michael Moay, yang juga Sekretaris Umum Gapensi Papua Barat saat hearing bersama DPRD Manokwari Senin (9/2/2015) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manokwari harus membuka peluang seluas-luasnya bagi pengusaha Papua dalam pemberian paket proyek. Namun demikian Pemda harus tetap memperhatikan kualifikasi kontraktor.

“Saat ini sudah banyak pengusaha Asli Papua serta asosiasi yang mewadahi mereka. Sebagian besar bergerak dijasa konstruksi. Mereka semua harus diberdayakan,” sebut Michel.

Michel juga mengingatkan, selama ini banyak pengusaha nakal yang memalsukan dokumen dengan cara discan. Mereka enggan menempuh prosedur dalam mengurus perizinan. Menurutnya perlu penertiban administrasi terhadap seluruh pengusaha di Manokwari, agar praktek ini tidak merugikan pengusaha lain serta pemerintah daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikasi pemalsuan dokumen menurut Yakob juga ada pada kontraktor atau pengusaha yang hendak mengurus izin ke Gapensi Manokwari. Ia mengaku dari 689 kontraktor atau pengusaha yang pernah mengurus izin ke Gapensi Manokwari tahun 2014, hanya 45 yang melakukan registrasi ulang ditahun 2015.

Gapensi juga mengingatkan agar anggota DPRD Manokwari tidak memiliki profesi ganda. Menurutnya selama ini banyak anggota DPRD di berbagai daerah yang memiliki badan usaha. “Di DPR Papua Barat, sebagian besar mereka memiliki badan usaha dengan mengatasnamakan orang lain,” ungkapnya.

Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah DPKAD Manokwari, sepakat untuk dilakukan penertiban administrasi. Ia berharap, SKPD jeli saat menerima dokumen yang diserahkan pengusaha sebelum melaksanakan proses tender.

Ia pun tak mau, pemerintah selaku penyedia anggaran mengabaikan syarat-syarat yang harus dilengkapi kontraktor dalam penunjukan langsung. Sebab hal ini akan berdampak pada pengurangan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. |TOYIBAN | RIZALDI

Tinggalkan Balasan