Yakob Yenu
Yakob Yenu

Gapensi Manokwari Desak Program Aspirasi Dilelangkan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Manokwari, Yacok Yenu, mendesak pelaksanaan proyek pada program aspirasi yang diperoleh DPRD Manokwari dari masyarakat dilelang kepada pihak ketiga.

Yacob Yenu, Minggu (30/10), mengatakan, pada tahun 2016 pelaksanaan proyek dari program aspirasi di lembaga legislatif Manokwari itu tidak melalui proses lelang.

“Dana aspirasi tahun ini ada sekitar Rp.27,9 miliar, penggunaan dana tersebut tanpa proses lelang. Ini tindakan yang tidak benar dan kami siap menempuh proses hukum.” kata Yacob, Sabtu (29/10).

Yacob mengaku, sudah menyerahkan data permulaan kepada Kejaksaan Negeri Manokwari. Ia berharap, kejaksaan menindaklanjut temuanya itu.

Menurutnya, dana aspirasi yang kucurkan pemerintah Kabupaten Manokwari tersebut sebagian besar merupakan proyek fisik. Sebanyak 20 anggota DPRD Manokwari memperoleh bagian, dengan nilai proyek antara Rp. 1 miliar, hingga Rp. 2 miliar.

“Kami menyayangkan itu, dan kami sudah serahkan data dan nama-nama anggota DPRD tersebut ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Dalam waktu dekat akan saya seret kasus ini ke ranah hukum,” ujarnya.

Dia menjelaskan, 20 anggota DPR tersebut memanfaatkan kapasitasnya untuk memperoleh proyek melalui program aspirasi. Tindakan tersebut dinilai merugikan para kontraktor yang selama ini terdaftar pada asosiasi kontraktor resmi di daerah ini.

“Mereka bukan anggota Gapensi dan bukan penentu pelaksanaan proyek di Manokwari. Proyek itu bukan lahan mereka, ada pihak ketiga yang seharusnya bisa memperoleh pekerjaan tersebut melalui proses lelang,” katanya lagi.

Dia mengajak seluruh pihak mendukung instruksi Presiden Joko Widodo yang hendak menyapu bersih praktek pungutan liar di negeri ini. Apa yang ia lakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung instruksi presiden tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD Manokwari, Dedy Subrata May mengatakan, program aspirasi diperoleh dari masyarakat melalui kegiatan reses. Hasil reses tersebut disampaikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah.

Program ini selanjutnya pun kembali kepada rakyat melalui program kerja yang dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran dan skala prioritas program tersebut.

Terkait pelaksanaan program, hal itu merupakan kewenangan SKPD bukan DPR. Selain itu, pelaksanaan lelang disesuaikan nilai program tersebut.

“Sesuai aturan, jika nilainya dibawah Rp.500 juta maka hal itu bisa dilaksanakan tanpa proses lelang. Namun jika diatas Rp.500 juta wajib untuk dilaksanakan lelang,” kata dia.

Dia menambahkan, program aspirasi ini cukup normatif, sebab, hal itu merupakan program dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR. Selanjutnya DPR sebagai wakil rakyat harus menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, dengan mendorong agar menjadi program pemerintah daerah.

Ketua DPRD mengapresiasi sikap Gapensi, menurutnya DPRD pun butuh masukan serta kritik untuk menata agar pemerintahan Manokwari kedepan berlangsung lebih baik. (IBN)

Tinggalkan Balasan