Yakob Yenu
Yakob Yenu

Gapensi Seret 20 Anggota DPRD Manokwari ke Kejaksaan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Manokwari menilai dana aspirasi yang jumlahnya puluhan miliar yang dialamatakan kepada 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Manokwari tidak melalui proses lelang yang seharusnya dilakukan. Karena alasan itu Gapensi resmi melaporkan mereka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.

Ketua Gapensi Manokwari Yakob Yenu, mengatakan, pihaknya meminta agar Kejari Manokwari menseriusi laporan tersebut.  Yakob mengatakan paket yang dibagikan kepada masing –masing anggota DPRD berjumlah 20 paket dengan nilai berfariasi dari total anggaran program aspirasi yang mencapai Rp 27,9  miliar.

“Ada anggota DPRD yang mendapat 1 hingga 2 miliar. Itu yang saya lihat didaftar yang akan di kelola oleh anggota DPRD Manokwari ,” bebernya kemarin.

Menurutnya, karena  proyek dana aspirasi tahun 2016 ini dianggap tidak melalui lelang, maka ia menyebut sangat merugikan pekerja kontruksi yang telah terdaftar secara hukum dibawah naungan Gapensi.

“Kajari Manokwari harus memperhatikan masalah ini sebab sangat disayangkan, DPRD yang harusnya menjadi representasi masyarakat harus mengelola proyek, padahal tugas dan fungsi mereka sudah jelas sebagai pengawas anggaran (budgeting) dan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah,” kritik dia.

Meski demikian, Yenu masih enggan membeberkan 20 anggota DPRD yang ia laporkan itu. Yang pasti menurut dia laporan tersebut menyeret anggota dan beberapa ketua Fraksi. “Saya sudah masukan berkas ke kejaksaan dan di dalam berkas itu terdapat 20 nama Anggota DPRD,” sebutnya lagi.

Sebelumnya Ketua DPRD Manokwari, Dedy Subrata May mengatakan, program aspirasi diperoleh dari masyarakat melalui kegiatan reses. Hasil reses tersebut disampaikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah.

Program ini selanjutnya dikembalikan ke masyarakat melalui program kerja, dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran dan skala prioritas program.

Terkait pelaksanaan program, ia mengatakan hal itu merupakan kewenangan SKPD bukan DPR. Selain itu, pelaksanaan lelang disesuaikan nilai program tersebut.

“Sesuai aturan, jika nilainya dibawah Rp.500 juta maka hal itu bisa dilaksanakan tanpa proses relang. Namun jika diatas Rp.500 juta wajib untuk dilaksanakan lelang,” kata Dedy.

Dia menambahkan, program aspirasi ini cukup normatif, sebab, hal itu merupakan program dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR. Selanjutnya DPR sebagai wakil rakyat harus menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, dengan mendorong agar menjadi program pemerintah daerah. (MAR/IBN)

Tinggalkan Balasan