PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika, Provinsi Papua. (wiki mapia.org)

Gejolak Freeport, Tokoh Masyarakat: Harus Ada Solusi yang Saling Menguntungkan

SORONG, Cahayapapua.com— Tokoh Masyarakat Papua, Julian Kelly Kambu mengatakan evaluasi  terhadap PT Freeport Indonesia sangat perlu agar bisa melahirkan solusi yang menguntungkan masyarakat Papua.

“Evaluasi perlu dilakukan hingga ada sulusi yang menguntungkan masyarakat asli Papua. Kita berharap kontrak karya yang akan dilakukan harus melibatkan masyarakat dan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan. Perlu ada win-win solusion (solusi saling menguntungkan, red),” ujar Julian saat ditemui di Kantor Walikota Sorong, kemarin.

Menurutnya, persoalan Freeport bukanlah masalah baru, karenaya adanya kebijakan dan negoisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Freeport saat ini menjadi pintu masuk yang baik untuk mengevaluasi semua pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua.

Untuk diketahui, lanjut Julian, Pemerintah telah memberikan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PT. Freeport pada 17 Februari 2017.

“Kami sebagai salah satu tokoh intelektual di Papua berharap agar masalah Freeport bisa diselesaikan secara baik dan damai. Tetapi juga masalah Freeport ini sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kebijakan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) di tanah Papua,” ucapnya.

Diharapkannya pula, pengelolaan SDA di Papu, tak hanya antara pemerintah dengan pebisnis atau pemodal saja, namun perlu melibatkan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

“Sekali lagi ini yang perlu di evaluasi bersama, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan. Perlu ada solusi  yang bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama,” harapnya. (NSR)

One comment

  1. Bos….. bukan (harus) ada solusi tapi (apa) solusi yg ditawarkan kepada pemerintah pusat karena Kontrak Karya (KK) PTFI berakhir pada 2021…. dan memang benar kalau KK PTFI harus dialihkan pada IUPK…. tp Pemerintah juga (sebaiknya) menghargai keputusan yang sudah dibuat terkait KK yg tengah berada di tangan PTFI…. jadi kalau boleh tunggu hingga satu atau dua tahun sebelum KK PTFI itu berakhir lalu kemudian dialihkan dengan IUPK. akan tetapi pemerintah juga mesti tegas bhwa KK PTFI tetap berlaku tapi PTFI harus bangun Smelter di Papua…. dan kalau Freeport masih kepala batu yo angkat kaki.

Tinggalkan Balasan