Musyawarah perencanaan pembangunan di Distrik Manokwari Barat.

Gelar Musrembang, Kadistrik Keluhkan Pembatasan Program Kerja Tiap Kelurahan

MANOKWARI, Cahayapapua.com– Kepala Distrik Manokwari Barat Sem Ayub Rumfabe mengatakan, permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, adalah pembatasan program yang dilakukan Bappeda Kabupaten Manokwari pada masing-masing kelurahan di distrik tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Distrik Manokwari Barat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Distrik Manokwari Barat, Senin (7/2/2016) di aula Infokom Kabupaten Manokwari.

Sem mengatakan, dalam Musrembang ini, penyampaian materi program yang dilakukan merupakan program lanjutan yang telah disusun sejak tahun 2015 lalu dan dibawa ke program tahun 2016 ini.

“Sesuai petunjuk Kepala Bappeda pada tahun 2015 setiap kampung dan kelurahan hanya dapat mengajukan program masing-masing satu program,” jelasnya.

Menurutnya hal tersebut akan menyusahkan masyarakat di kampung maupun kelurahan yang membutuhkan sentuhan tangan pemerintah dalam menyetarakan pembangunan daerah baik di kampung maupun perkotaan.

“Kalau hanya satu program kapan mau ada perkembangan di kampung dan lurah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo sebelum membuka kegiatan Musrembang tersebut mengatakan, setiap Musrembang yang dilaksanakan di distrik-distrik yang tersebar di Kabupaten Manokwari akan terus dikawal khusus oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari.

Mengingat agenda Musrembang merupakan agenda yang sangat penting untuk pikirkan bersama demi kemajuan Kabupaten Manokwari kedepannya.

“Saya berharap dalam Musrembang ini setiap kampung dapat memprioritaskan program kerja yang berkaitan dengan masyarakat banyak dan benar-benar menyentuh masyarakat serta selektif,” ucapnya.

Terkait dengan hanya dibatasi satu program di tiap kampung atau keluarahan, Wakil Bupati, mengatakan hal tersebut seharusnya jangan dijadikan Permasalahan, asalkan program tersebut merupakan program prioritas, sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. |ADITH SETYAWAN

 

Tinggalkan Balasan