Gerakan Historiografi (Baru) Rakyat Papua

Oleh : I Ngurah Suryawan

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

Dr. Benny Giay dalam bukunya Menuju Papua Baru (2000) menegaskan bahwa orang Papua dengan sumber daya yang dimilikinya sebagai pelaku sejarah dan kedekatan emosional terhadap etnik dan budayanya, sangatlah pantas dan berkewajiban untuk menulis sejarah perjalanan bangsanya. Kisah-kisah inspiratif sejarah itu tersebar di berbagai kampung dan warga masyarakat yang terdiam dan memerlukan ruang untuk bersuara. Gerakan penulisan sejarah (historiografi) yang berbasiskan pengalamanan orang Papua menjadi sangat penting untuk diapresiasi. Hal ini disebabkan karena homogenisasi (penyeragaman) sejarah yang sering dilakukan oleh kekuasaan menghilangkan suara-suara rakyat kecil, yang justru akan memberikan warna dan keberagaman sejarah.

Setelah “menganeksasi” Papua Barat, Pemerintah Indonesia memperkenalkan sejarah Indonesia dan menggiring orang Papua untuk menerima sejarah Indonesia sebagai sejarahnya. Proses pemaksaan sejarah dimutlakkan karena menjadi bagian dari semangat Indonesiasisasi terhadap rakyat Papua. Hal ini diilustrasikan dengan sangat menyentuh oleh Aditjondro (2000) ketika seorang siswa bertanya kepada ayahnya mengapa pahlawan dari Papua jarang sekali ia dengar. Yang justru ia sering mendengar dari penjelasan guru di sekolah adalah pahlawan-pahlawan dari Jawa yang asing bagi para siswa. Hal itu baru menyangkut soal kepahlawanan, belum hal-hal yang mikro yang menjadi sejarah lokal yang berserakan dan sangat kaya di Papua yang sudah pasti tidak akan terjamah pelajaran sejarah nasional yang diajarkan di bangku sekolah.

Pertanyaannya adalah bagaimana kembali menghadirkan sejarah lokal rakyat Papua ini agar diperbincangkan oleh publik Papua secara luas? Bagaimana konteks sosial politik yang melatarbelakangi sejarah lokal Papua tersebut? Setidaknya 2 pertanyaan itu bisa menjawab bagaimana memantik gerakan penulisan sejarah lokal di Tanah Papua. Penulisan sejarah local Papua oleh orang Papua sendiri itu sangat penting untuk memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk menuliskan sejarahnya sendiri di tengah begitu banyak interpretasi “orang luar” terhadap Papua sendiri. Dengan demikian penulisan sejarah lokal Papua akan menjadi data dan sebuah gerakan bagi rakyat Papua untuk terus-menerus menafsirkan perjalanan peradabannya.

Dalam konteks sosial politik, sejarah Papua penuh dengan kontroversi dan perdebatan seiring dengan beralihnya status Papua dari satu pangkuan ke pangkuan yang lain. Salah satu momen penting pentas kekuasaan terhadap tanah Papua terjadi pada tahun 1940-an hingga 1960-an. Saat itu terjadi Perang Dunia II yang berimplikasi kepada proses penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia termasuk di dalamnya Papua. Proses peralihan kekuasaan di Papua berujung kepada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Juli-Agustus 1969 yang menyatakan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sejarah Papua setelah 1969 menunjukkan bahwa hasil Pepera itu justru menjadi salah satu akar konflik yang berkepenjangan.

Menjadi bagian Indonesia semenjak rezim otoritarian Orde Baru berkuasa menjadikan Papua salah satu objek pembangunan tanpa rekognisi yang memadai pada kompleksitas sejarah dan budaya Papua. Pemaksaan-pemaksaan nilai-nilai terjadi melalui pendidikan, birokrasi, bahkan melalui lembaga-lembaga keagamaan. Catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dikenal secara internasional dalam intesitas yang tinggi. Berita mengenai Papua sarat dengan kisah-kisah mengenai gerakan-gerakan perlawanan untuk merdeka dan protes pelanggaran hak asasi manusia. Pasca reformasi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran daerah semakin mewarnai pergolakan kekuasaan terhadap tanah Papua.

Dalam perjalanan momenmomen penting itulah sejarah rakyat Papua “dihilangkan” melalui beragam cara, salah satunya dengan tidak mengajarkannya di bangku sekolah. Jika rakyat Papua berbicara tentang sejarahnya dianggap separatis, berbahaya dan patut diwaspadai. Pembersihan, penghapusan, dan peminggiran sejarah rakyat Papua dilakukan untuk membangun konstruksi bahwa Bangsa Papua tidak mempunyai sejarah, dan Indonesia lah yang datang sebagai mesianistik yang membawa barang yang bernama “sejarah” bagi Bangsa Papua.

            Namun, pasca reformasi 1998, pentas gugatan dan kritik “historiografi sang kuasa” menjadi wajah segar sejarah Indonesia sekaligus juga menghentakkan sejarawan akademik Indonesia dari tidur panjangnya. Sejarawan akademik di universitas yang selain menjadi “tukang catat sejarah negara” juga selalu digugat kontribusinya sosialnya dan pada pengembangan ilmu sejarah sendiri menjadi lebih beragam dan kritis. Universitas dan sejarawan akademik yang kaku dengan sumber sejarah dan relasinya dengan pusat-pusat kekuasaan hanya menghasilkan karya-karya akademik yang tidak membumi dan tidak memberikan perspektif baru dalam historiografi Indonesia.

John Roosa dkk (2004) dengan mengajukan metode sejarah lisan (oral history) menganggap telah terjadi perluasan dan pengayaan pada ilmu sejarah sendiri. Data-data dibangun dari bawah, bukan sekadar pada arsip dan dokumen-dokumen. Dengan demikian sejarawan menjadi membumi, tidak hanya berkutat dengan dokumen semata. Sejarawan pada akhirnya merujuk pada masalah sosial yang terjadi lingkungannya. Dengan demikian, melakukan historiografi bagi sejarawan bukan hanya sekadar melaksanakan proyek penelitian, menulis tesis atau desertasi, namun ada keharusan untuk terlibat penuh dalam masalah moral, kultural dan politik ketika hendak menulis sejarah.

Seiring dengan pentas gugatan “historiografi sang kuasa”, di Papua-pun pun kini telah tumbuh subur dengan hadirnya gerakan penulisan sejarah lokal, sejarah kekerasan, pertarungan ekonomi politik, dan nasionalisme ke-Papua-an. Berbagai aspek terkait dengan kekerasan dan kejahatan HAM, eksploitasi sumber daya alam, gerakan perempuan, otonomi khusus, pemekaran wilayah menjadi tema-tema kajian sosial dan sejarah Papua menjadi tema-tema yang mendapatkan perhatian serius peneliti dan penulis sejarah lokal di Papua. Publikasi buku-buku menggugat status politik Papua, sejarah kekerasan dan diskriminasi yang dialami rakyat Papua, monografi penelitian, dan laporan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua menjadi beberapa bahan penting untuk melihat gejolak rakyat Papua dalam dinamika keindonesiaan.

Karya-karya intelektual rakyat Papua seperti Dr. Nales Tebay, Dr. Beny Giay, Sendius Wonda, Socratez Sofyan Yoman, Sem Kroba, Andreas Goo, hingga Ibrahim Peyon dan tentu masih banyak yang lainnya menjadikan pergolakan intelektual dan aktivisme di tanah Papua semakin menyegarkan. Ada sesuatu yang rakyat Papua inginkan terhadap legitimasi ke-Indonesia-an yang selama ini dilekatkan pada mereka secara sepihak oleh nasionalisme Indonesia. Historiografi akan menjadi lebih demokratis, beragam, dan kritis jika kita menyimak kisah-kisah, protes, dan kepedihan rakyat Papua karena kejahatan negara di daerah kelahiran mereka sendiri. Dengan demikian, historiografi salah satunya dengan oral history akan membongkar kejahatan negara dalam bentuk sistematisasi kekerasan dan pelenyapan sejarah rakyat Papua.

Saya kira, gerakan menulis sejarah sendiri ini mendapatkan konteksnya dalam bingkai gerakan pembebasan subaltern studies dan penciptaan “gerakan kebudayaan revolusioner” seperti diungkapkan oleh Franz Fanon (2000).Subaltern studies adalah sebuah gerakan sosial pasca kolonial di India yang bertujuan untuk menuliskan ulang sejarah sosial budaya India. Gerakan ini memberikan ruang sebesar-besarnya terhadap kelompok marginal, yang dikalahkan, terpinggirkan dan “kalah” dalam narasi sejarah yang dibuat oleh kekuasaan. Yang dimaksud subaltern adalah “mereka yang bukan elite” dan yang dimaksud elit adalah “kelompok-kelompok dominan, baik pribumi maupun asing”. Yang asing adalah pejabat-pejabat Inggris dan para pemilik industri, pedagang, pemilik perkebunan, tuan tanah, dan misionaris. Yang pribumi dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang beroperasi di tingkat nasional (pengusaha feodal, pegawai pribumi di birokrasi tinggi) dan mereka yang beroperasi di tingkat lokal dan regional (anggota kelompok-kelompok dominan).

Dalam masyarakat pascakolonial, suara-suara masyarakat tertindas dalam kelas subaltern terfragmentasi, berlapis-lapis dengan layer-layer yang kompleks. Suara-suara subaltern tersebar dalam subjektivitas-subjektivitas manusia dan pengalaman sejarahnya. Dalam studi pascakolonial, identitas-identitas dan subjektivitas-subjektivitas manusia itu berubah dan terpecah-pecah (Loomba, 2003).

Dalam konteks Papua pascakolonial, gerakan historiografi baru rakyat Papua ini mencoba untuk mencari definisi ulang dari sejarah yang telah dikonstruksi terhadap mereka selama ini. Konstruksi dan sejarah yang disematkan oleh sang kuasa yang selama ini selalu merasa memahami dan mempunyai data sejarah yang “resmi” tentang Papua, sehingga ketika rakyat Papua menulis sejarah dan ingatannya dianggap separatis. (*)

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Cahaya Papua, Manokwari

Tinggalkan Balasan