Wakil Ketua II BKAG Manokwari Pdt. Akwila Marin.

Gereja puji langkah gubernur Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Manokwari memuji langkah Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang mengakomodir para pengusaha asli Papua dalam pertemuan bersama terkait rencana pembagian paket pekerjaan pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih bapak gubernur sudah mengumpulkan seluruh pengusaha asli Papua dari berbagai daerah di Papua Barat untuk pembagian paket pekerjaan. Pertemuan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” Wakil Ketua II BKAG Manokwari Pdt Akwila Marin saat bertandang di kantor Redaksi Cahaya Papua, Rabu (13/9).

Dia menilai, hal ini bukti bahwa gubernur memiliki niat baik untuk memberdayakan masyarakat Papua. Hal ini akan memberi dampak positif yang cukup besar baik bagi pengusaha maupun pembangunan manusia Papua.

Gubernur telah memberi menjelasan yang cukup baik kepada pengusaha Papua. Hal itu dibutuhkan agar masyarakat bisa terlibat dalam pembangunan.

“Soal nilai paket pekerjaan yang akan diberikan itu tergantung kesiapan anggaran, yang belum mendapat tahun akan memperoleh tahun berikutnya. Ini disampaikan secara terbuka oleh bapak gubernur dan ini bagus,” katanya.

Selain menyampaikan pernyataan, lanjutnya, pada pertemuan tersebut gubernur pun memberi kesempatan bagi pengusaha untuk menyampaikan masukan maupun kritik terkait program pemberdayaan pemerintah daerah.

Menurutnya, hal itu langkah positif sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan. Ia meyakini, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah Papua Barat akan lebih baik.

Marin berharap, kontraktor yang memperoleh jatah paket proyek tahun ini melaksanakan tanggungjawabnya secara baik.

“Harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan gubernur. Disisi lain jangan sampai terjerat masalah hukum akibat pekerjaan yang bermasalah,” sebutnya lagi.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 84/2012 tentang pengadaan barang dan jasa khusus Papua dan Papua Barat.

Melalui Perpres tersebut pemerintah memberi kewenangan kepada dua provinsi ini untuk melakukan penunjukan langsung paket pekerjaan dengan nilai tertentu kepada pengusaha asli Papua.

Aturan ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. (ibn)

Tinggalkan Balasan