GMNI dan PMKRI desak Presiden batalkan UU MD3

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan PMKRI meminta Presiden Jokowi tidak menandatangani Undang-Undang MD3 yang telah disepakati DPR RI.

Mereka menilai, UU MD3 membungkam hak demokrasi masyarakat untuk berekspresi dalam mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

“Dengan adanya pengesahan UU MD3 terutama pasal 122 huruf I menyebut siapapun akan diberikan sanksi hukum jika menurunkan martabat pimpinan dan anggota DPR. Ini menunjukan demokrasi kita sedang di kekang,” ujar Ketua DPC GMNI Manokwari Yosak Saroi saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kabupaten Manokwari, Senin (12/3).

Dikatakan, Indonesia sebagai Negara demokrasi dan hukum sejak era reformasi telah beranjak berbenah, bahkan sejauh ini kritikan dan masukan terhadap penyelenggara Negara dan pemerintahan sudah dianggap ampuh dalam mengawal pembangunan dan kebijakan baik di pusat maupun daerah.

“Kalau pengawasan dari elemen masyarakat sudah di kekang dengan UU MPR, DPR, dan DPD, lantas siapa yang mengawasi kinerja wakil rakyat?” terang Yosak dengan nada tanya.

Lanjut Yosak, bila sikap wakil rakyat di Senayan telah telah menetapkan UU MD3 sebagai pagar bagi pengkritik yang dinilai meruntuhkan pimpinan dan anggota DPR, maka rakyat Indonesia harus punya sikap yang berbeda dalam pemilihan Pilpres dan Pileg 2019.

Yosak mengatakan, sejatinya DPR dipilih oleh rakyat maka wajar bila ada kebijakan yang salah dikritik rakyatnya sendiri sebagai konstituen.

“Kalau tidak mau dikritik, silahkan cari pemilih dari pihak lain, jangan jadikan rakyat sebagai tumbal,” terang Yosak.

Bertolak dari isi pasal-pasal yang dinilai membungkam hak demokrasi rakyak, maka pihaknya menegaskan menolak disahkannya UU MD 3 terutama pasal 73, 122 k dan 145 pasal UU MD3.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang membatalkan UU MD3. Kami mengecam segala bentuk tindakan dari pihak aparatur kepolisian kepada masa aksi demonstran. Kami menolak secara tegas disahkannya revisi UU MD3 dan kami mendukung petisi yang tergabung koalisi MD 3 untuk mengajukan kepada presiden mengeluarkan PP pengganti UU,” tandas Yosak saat menyampaikan aspirasi.

Aspirasi dari GMNI dan PMKRI diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapilatu dan Elly Wanma.

Romer mengaku akan menerima aspirasi tertulis yang disampaikan GMNI dan PMKRI melalui jalur politik anggota dewan di DPR RI untuk meneruskannya ke Presiden.

“Kami akan melakukan upaya-upaya untuk mengirimkan aspirasi ini hingga sampai ke Presiden,” jelas Romer.

Romer mengaku senang, karena masih ada OKP yang secara teliti menelaah UU MD3 tersebut sekaligus sebagai tanda bahwa rakyat Indonesia termasuk Manokwari tidak ingin hak demokrasinya di bungkam.

Aksi demo damai dari awal sampai akhir berjalan dengan aman dan damai dan dikawal oleh kepolisian resort Manokwari. Lisna Boroallo/ Safwan Ashari Raharusun/Abdul Wahab Arey

Leave a Reply

%d bloggers like this: