Logo Golkar. | Ist

Golkar PB Belum Siapkan Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2015

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Pasca disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU, Partai Golkar Papua Barat belum menentukan sikap resmi mengenai bakal calon kepala daerah yang akan diusung di sejumlah kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2015.

Penegasan ini disampaikan Ketua Harian DPD Golkar Papua Barat, Origenes Nauw ketika di kantor DPR PB Manokwari, Rabu (21/1/2015).

Tujuh kabupaten yang akan menggelar perhelatan pesta demokrasi tersebut yakni Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Dikatakan, untuk pemilukada mendatang, Ori-biasa ia disapa-, Golkar akan mempertahankan hasil seperti periode lalu. Dari 11 kabupaten/kota, 10 milik kader Golkar.

Golkar menurut dia, akan konsentrasi dengan beban  energi politik yang besar untuk mensukseskan pemilukada  ditujuh kabupaten tersebut, dengan harapan yang terpilih nanti adalah kader Beringin.

Mengenai proses rekruitmen calon kepala daerah, hingga kini belum dilakukan, karena belum ada petunjuk dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar terkait organisasi yang akan melakukan perekrutan.

Kendatipun jika merujuk dari pengalaman pemilukada yang lalu dan melihat dinamika saat ini, dilihat dari pengalaman di lapangan sudah dapat dipastikan calon kepada daerah yang diusung Golkar adalah calon yang akan terlebih dahulu mengikuti proses survei yang dilakukan secara simultan dalam beberapa waktu kedepan.

“Dengan demikian masyarakat di kabupaten/kota Papua Barat perlu diberikan informasi baik kabupaten/kota dan provinsi dalam petunjuk organisasi kader tidak diberi kewenangan untuk siapa yang menjadi calon. DPD kabupaten/kota dan provinsi tugasnya hanya menampung menerima kandidat yang dimaksud untuk mencalonkan diri selanjutnya akan di proses secara berjenjang melalui provinsi ke pusat untuk disurvei oleh DPP,” kata anggota DPR periode 2014-2019 ini.

Ia mengatakan, hasil survei ini nantinya calon yang menempati rating skor tertinggi di masing-masing kabupaten itulah yang selanjutnya akan ditetapkan sebagia calon bupati kabupaten bersangkutan yang akan diusung Golkar.

Survei ini dilakukan karena berdasarkan fakta membuktikan mekanisme ini ketika pilkada lalu digunakan secara konsisten dan hasilnya signifikan dimana calon yang berhasil rata- rata yang mempunyai rating skor tertinggi dari calon yang lain.

Ditanya soal aspek yang dinilai dalam survei adalah aspek popularitas, kemudian aspek elektabilitas atau dengan kata lain melihat orang itu tidak cukup dikenal namun harus disukai oleh masyarakat.

“Silahkan kalau ada wacana yang sifatnya individu baik ketua DPC maupun kader tidak ada masalah karena hubungan yang sifatnya moril di daerah tertentu itu hak masing-masing orang namun secara kelembagaan belum ada keputusan Golkar akan mengusung siapa saja pada 7 kabupaten ini. Adapun calon yang nanti diusulkan bisa saja dari kader Partai Golkar tetapi juga tokoh masyarakat atau tokoh agama pemuda dan tokoh publik yang memenuhi syarat dari partai,” kata Ori. |DINA RIANTI

Tinggalkan Balasan