Ketua Panwaslu Kaimana Ibnu Mas'ud bersalaman dengan anggota KPU usai pembacaan keputusan sengketa Pilkada yang meloloskan Matias Mairuma – Ismail Sirfefa sebagai pasangan calon Pilkada Kaimana.

Golkar Sambut Baik Hasil Musyawarah Sengketa Pilkada Kaimana

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Ketua DPD Partai Golkar Kaimana Leonard Patinama mengaku gembira dengan hasil musyawarah sengketa Pilkada Kaimana, yang merekomendasikan kepada KPU Kaimana untuk mengakomodir kembali bakal calon pasangan bupati-wakil bupati Matias Mairuma-Ismail Sirfefa pada pelaksanaan Pilkada.

Persoalan yang membatalkan pencalonan pasangan “Manis” ini karena adanya perbedaaan tempat lahir antara ijazah dan KTP milik bakal calon bupati, Matias Mairuma.

Namun menurut Leonard, Polda Papua dan Papua Barat telah menerbitkan SP3, karena setelah diperiksa, tidak memiliki cukup bukti. “Hari ini (kemarin, red) baru diputuskan oleh Panwaslu bahwa pasangan Manis bisa diakomodir lagi,” kata Leonard, Senin (7/9/2015).

Lanjut Leonard, ijazah dari SD hingga perguruan tinggi tercatat lahir di Tual. Sementara di KTP lahir di Kaimana. Untuk ijazah itu sudah ada keterangan dari pihak lembaga pendidikan bahwa ada kesalahan penulisan. Dan ini dibuktikan dengan akte lahir.

Dia mengatakan, masalah ini dilihat oleh KPU sebagai kesalahan sehingga KPU membatalkan pasangan ini. Dikemukakan Leonard, indikasi pemalsuan dokumen ini telah masuk dalam ranah hukum.

“Persoalan ini lebih kepada politik. Sudah ada penjelasan sehingga ini bukan ranah KPU. Kita hargai keputusan panwaslu yang sama-sama kita pahami,” ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum pasangan Matias Mairuma-Ismail Sirfefa tadi malam via telepon mengatakan, bahwa Panwaslu Kaimana telah mengeluarkan empat keputusan.

Pertama, mengabulkn permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 32/KPU-KMN/VIII/2015 tanggal 24 Agustus tentang Penetapan Calon Kepala Daerah. Ketiga, mewajibkan KPU Kaimana untuk menerbitkan keputusan yakni menetapkan pemohon sebagai pasangan calon. Dan keempat, mewajibkan KPU Kaimana untuk melaksanakan keputusan Panwaslu Kaimana.

Panwaslu Kaimana juga menilai bahwa tindakan KPU Kaimana adalah tindakan pidana, sesuai pasal 180 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.|RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : BUSTAM