Nataniel Mandacan

Gubernur akan Bicarakan Status Ribuan Honorer ke Presiden

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya untuk memperjelas status 1.112 tenaga honorer yang bekerja sejak tahun 2005 hingga 2012.

Sekretaris daerah Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan mengatakan, permasalahan tenaga honor ini akan disampaikan oleh Gubernur Abraham. O.Atururi kepada Presiden di Jakarta.

“Kita sudah menyurat tinggal menunggu kapan Presiden menyediakan waktu untuk beraudien. Dalam waktu dekat ini segara disampaikan. Kita menunggu saja,” kata Nahtaniel Mandacan, Senin (9/5/2016).

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga mengatakan, beberapa waktu lalu, keberadaan ribuan honorer daerah ini telah dibahas di tingkat pusat.

Meski sudah upayakan, tetapi pengangkatannya terbentur kebijakan moratorium (penghentian sementara) penerimaan pegawai oleh Pemerintah Pusat. “Termasuk pembukaan formasi baru. Sampai saat ini, belum jelas. Kita masih menunggu,” ujarnya.

Yustus mengakui soal rencana gubernur untuk beraudien dengan presiden. Namun hingga kini selaku instansi teknis terkait BKD belum mendapat petunjuk lebih lanjut.

“Kalau diminta ikut, BKD siap untuk ikut. Karena tidak semua bisa bertemu dengan presiden,” ujar Yustus lagi.

Yustus menambahkan, data honorer daerah yang terdaftar pada data base pemerintah sebanyak 1. 112 orang, tidak mengalami perubahan.

“Kalau ada yang bekerja tahun 2013 atau 2014 dan keatasnya, kita tidak urus. Kalau SKPD merekrut tenaga silahkan saja asalkan mampu bayar gaji,” imbuhnya.

Informasi yang diperoleh, ribuan tenaga honorer daerah ini merencanakan akan melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara bersamaan dengan rencana pertemuan gubernur dengan presiden.

Nathaniel Mandacan menanggapi dingin rencana aksi demonstrasi tersebut. Ia mengatakan, demonstrasi adalah hal wajar yang menjadi hak dari setiap warga Negara untuk menyampaikan aspirasinya. (ALF)

Tinggalkan Balasan