Kantor Gubernur Papua Barat. | Ist

Gubernur Bram Copot Pejabat Bermasalah

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Gubernur Papua Barat, Abaraham O Atururi, Rabu (28/1) melantik pejabat struktural sebanyak 276 orang, terdiri dari 8 eselon II, 73 eselo III, dan 195 eselon IV.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada belasan pejabat eselon yang di-non jobkan dari tugasnya. Ada juga yang dipromosikan menduduki jabatan eselon II, III, dan IV serta ada yang dirotasi.

Beberapa pejabat yang menjadi staf biasa antara lain, Kepala Dinas Pendidikan Yunus Boari, Kepala Kantor Perwakilan Kantor Provinsi Papua Barat, Marthen Erari, dan Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Soleman Sikirit serta beberapa pejabat lainnya.

Kegiatan ini berlangsung di gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, turut dihadiri wakil ketua DPR Papua Barat (DPRPB), Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPPB), Forum Komunikasi Daerah, serta tamu udangan lainnya.

“Sifat pelantikan kali ini, adalah mutasi dan promosi jabatan dari eselon III ke eselon II, eselon IV-III serta yang dimutasi menjadi staf,” kata gubernur.

Menurut Gubernur provinsi Papua Barat terbuka secara nasional maupun internasional, sehingga SKPD harus berikan pelayanan terbaik terutama perijinan tentang yang berhubungan dengan investasi.

“Displin dan jujur serta bekerja secara baik dan benar. DPA (daftar penggunaan anggaran) yang diberikan SKPD harus dilaksanakan dengan penuh kepercayaan dan sebaik-baiknya agar tidak bertentangan dengan hukum,” ucap gubernur berpesan.

Dalam kesempatan yang sama, Bram – demikian disapa berjanji akan kembali melakukan pelantikan. Kali ini pelantikan dikhususkan untuk mengisi jabatan pada sejumlah UPTD termasuk para bendahara SKPD.

“Pelantikan akan kita lakukan lagi. Untuk sejumlah UPTD termasuk bendahara SKPD. Pelantikan bendaraha ini akan merujuk hasil seleksi dari inspektorat,” paparnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Yustus Meidodga mengatakan penentua jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur sebagai pembina kepegawaian di daerah.

Apakah ini sebagai upaya menciptakan clean governance. Yustus mengakui sejumlah pejabat eselon II dan III yang di-non jobkan ada benarnya karena terlibat kasus.

“Pertimbangan gubernur mungkin ada kaitan dengan kasus-kasus yang menimpa sejumlah pejabat. Mungkin saja karena kasus-kasus yang seperti ketahui,” ujarnya.

Yustus menambahkan pejabat dari kabupaten, kota yang masuk ke provinsi. Ada. Tapi jumlahnya tidak banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan. “Tidak dalam jumlah besar, ada 1-2 orang,” ujarnya lagi. |CR73

One comment

  1. Semoga bapak gubernur tdk salah orang….coba sidak n lelang jabatan spy objektf pak

Tinggalkan Balasan