Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, Selasa (29/8). Gubernur meminta pemerintah pusat memperhatikan tuntutan masyarakat Sebyar di Teluk Bintuni soal kompensasi adat terkait pengelolaan enam sumur gas di daerah itu.

Gubernur desak pusat perhatikan tuntutan Suku Sebyar di Bintuni

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta pemerintah pusat dan SKK Migas memperhatikan tuntutan masyarakat adat Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni terkait pengelolaan enam sumur gas di wilayah adat mereka. 

Gubenur Papua Barat melalui siaran pers yang diterima Cahaya Papua, Selasa (29/8), mengatakan, terkait kegiatan investasi di daerah tersebut ada beberapa point yang harus diperhatikan perusahaan. Pemerintah pusat dan SKK Migas diminta memberi arahan kepada BP Tangguh.

Gubernur menginginkan perusahaan segera merealisasikan hak-hak masyarakat. Ia kuatir persoalan tersebut mengganggu pengembangan investasi pada proyek Train 3 di Teluk Bintuni.

“Terkait tuntutan uang sebesar Rp.32, 4 miliar yang disampaikan masyarakat, pemerintah provinsi dan Kabupaten Teluk Bintuni telah menyelesaikan tanggungjawab kita. Kami berharap pemerintah pusat pun melaksanakan tanggungjawabnya,” ujar gubernur.

Gubernur juga mendesak BP Tangguh dan SKK Migas memperhatikan masalah-masalah sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Antara lain terkait pembangunan rumah bagi masyarakat pemilik hak ulayat serta perekrutan tenaga kerja.

Dalam perekrutan tenaga kerja, Mandacan menekankan agar perusahaan memprioritaskan putra-putri Papua di Teluk Bintuni, daerah lain di Papua Barat serta di tanah Papua secara umum.

Pemerintah Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan masyarakat adat dalam waktu dekat akan menggelar tikar adat. Prosesi adat ini digelar untuk membahas hal-hal terkait kehidupan masyarakat sehubungan dengan pengembangan industri hulu migas di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Yohan Abraham Tulus pada wawancara, Selasa, mengutarakan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar merespon baik kunjungan gubernur.

Saat itu, kata dia, Archandra pun langsung memerintahkan Dirjen Migas, SKK Migas dan Staf Khusus Wakil Menteri segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Ia ingin tuntutan masyarakat segera diselesaikan.

Wamen ESDM memberi waktu selama satu pekan kepada Dirjen Migas, SKK Migas dan staf khususnya untuk mengkoordinasikan tuntutan warga dengan Kementerian Keuangan. (ibn)

Tinggalkan Balasan