Jumpa pers masyarakat sipil mempertanyakan penggunaan Perdasus Papua dalam Pilgub Papua Barat.

Gubernur Dinilai Tutup Mata Soal Penggunaan Perdasus Papua

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Gubernur Papua Barat (PB), Abraham O Atururi dinilai seakan tutup mata dengan kondisi (kisruh) tahapan pencalon gubernur -wakil gubernur Papua Barat yang sedang berjalan.

Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Pemilihan Kepala Daerah PB Edison Baransano, mamandang gelaran pesta demokrasi atau pemilihan gubernur – wakil gubernur (Pilgub) Papua Barat adalah proses regenerasi kepemimpinan daerah yang perlu dipatuhi sesuai ketentuannya. “Karena itu gubernur harus mampu mewariskan Pilgub PB yang beraejarah. Bukannya diam dan duduk mendengar saja,” tekannya mengingatkan.

Edison menyatakan, yang menjadi sebab dalam pesta demokrasi (Pilgub Red) dinilainya sudah sangat komplit. Dikatakannya, penggunaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua No 6/2011, sangatlah mencerminkan ketidakmampuan pemerintah PB menjalankan amanah Konstitusi.

Bukan hanya itu, sebut dia, seakan PB ditelanjangi dengan ketidakmampuan ini. “Alangkah cantiknya gubernur PB sebagai bapak pendiri PB secara arif menyiapkan payung hukum yang jelas dalam mewujudkan proses demokras versi PB yang diamanatkan Otonomi Khusus (Otsus),” tegasnya lagi.

Dia selanjutnya mengemukakan, bahwa Perdasus (No 6/2011 Red) pernah dipersoalkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu dibuktikan adanya surat nomor 188.34/271/SJ tertanggal 31 Januari 2012, yaitu Kemedagri mengoreksi Perdasus tersebut karena dinilai bertentangan Undang – undang 35/2008 perubahan atas UU 21/2001 tentang Otsus.

“Malah sekarang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) digunakan di Pilgub Pabar. Ini tidak boleh dibiarkan, gubernur harus jelaskan ke masyarakat jangan diam saja,” kata dia.

“Seharusnya Pemprov Pabar sejak awal  menyiapkan Perdasus sendiri, sehingga membuka ruang bagi hak  hak dasar Orang Asli Papua (OAP) untuk ikut kontestas politik di tanhnya sendiri tanpa mengeluarkan omgkos politik yang mahal,” pungkasnya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Pabar, Napolion fakdawer yang ikut hadir, dihadapan awak media menyatakan, bahwa penggunaan produk hukum (Perdasus) Papua, memiliki resiko hukum yang lebih besar.

Menurutnya gubernur Papua Barat harus mampu menjawab dan menyikapi hal ini dengan tegas. “Mengapa kemudian Perdasusnya Papua dipakai apalagi untuk Pilgub Pabar, itu menjadi pertanyaan besar kami semua,” ucapanya.

Dia menuturkan, Pemerintah semestinya memberikan pendidikan politik yang bermartabat pada masyarakat, bukan menciptakan ruang konflik dengan kepentingan sekelompok. Kemudian Napolion kembali mempertanyakan ihwal usula perpanjangan Majelis Rakyat Papua  (MRP) untuk kedua kalinya yang diusulkan Pemerintah Pabar.

“Sekali lagi menjadi pertanyaan kita ada apa semua ini? kalau MRP bisa di perpanjang sampai dua kali begini, kenapa sekalian Gubernur juga tidak diperpanjang, Bupati, Walikota? nah menurut kami ada proses yang menyimpang disini, karena itu Kemendagri harus melihat kondisi ini dengan tanpa syarat kepentingan yang dimainkan pemerintah daerah,” bebernya.

Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pabar, Hugo Asrouw dan Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional Ronald Mambieuw, meminta kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, untuk tidak turut memuluskan Surat Keputusan (SK) perpanjangan MRP PB. “Jika SK di perpanjang maka kami pastikan Pilgub tak akan baik dan lancar,” ujarnya.

Kepala Biro Pemerintahan Pabar, Elisa Sroyer, yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengatakan, pihaknya belum bisa menjawab karena harus berkoordinasi dengan biro hukum dan beberapa staf ahli.

“Tentu ini kita sikapi, tapi saya coba koordinasi dulu dengan biro hukum kami dan staf ahli,” terangnya kemarin malam. “Tapi kalau masalah perpanjangan MRP, saya yang pertama kali dengan tegas menolaknya,” tambah Sroyer. (TNJ)

 

Tinggalkan Balasan