Ilustrasi korupsi. | Ist

Hakim Sakit, Sidang Kasus Pembangunan Pasar Ikan Wondama Ditunda

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com Sidang dugaan korupsi pembangunan pasar ikan di Kabupaten Teluk Wondama tahun 2010 ditunda akibat salah satu hakim anggota sakit. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dalam agenda yang sama, yakni pemeriksaan saksi.

“Kami tidak bisa melanjutkan proses persidangan, disebabkan salah satu hakim anggota (Hari Antono, SH) menderita sakit malaria,” kata Maryono, SH Ketua Pengadilan Tipikor Papua Barat, Rabu (14/1/2015) dihadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jhon ILef M, SH, penasehat hukum terdakwa Piter Walikin SH dan Demianus Waney, SH serta ke tiga terdakwa yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Teluk Wondama Markus Kadam, Konsultan Pengawas Surjanto, dan rekanan kerja Erlan M.

Sementara dalam sidang pekan lalu, dua saksi dihadirkan JPU masing masing Khaliq M Nur selaku pemilik perusahaan PT Beringin Indah Perkasa dan Musakkar Rahim, selaku bendahara perusahaan. Dalam keterangannya, kedua saksi mengetahui adanya pencairan dana senilai 50 %.

Saksi Khaliq M Bur mengatakan PT Beringin Indah Perkasa adalah perusahaan milikinya. Namun telah dikuasakan kepada terdakwa Erlan M. Perusahaan tersebut telah dipinjamkan oleh saksi, adapun resiko yang dialami perusahaan menjadi tanggung jawab terdakwa Erlan M.

Sementara tiga saksi lainnya Piter Suabei, Adam dan La Ode Hasanuddin merupakan pemilik toko yang berada di lokasi pembangunan pasar ikan di Teluk Wondama.

Dari keterangan ketiga saksi, dijelaskan bahwa saksi melihat kondisi fisik pembangunan pasar ikan di Teluk Wondama berupa pondasi dan dinding. Sebelum banjir bandang menerpa Kabupaten Teluk Wondama ditahun 2010 pekerjaan pembanguan pasar ikan telah rampung sekitar 50%. Namun keterangan dari ketiga saksi yang dibacakan JPU tidak benar menurut terdakwa.

Usai mendengarkan keterangan dua saksi dan tga saksi dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) dari Penyidik Polres Wondama yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jhon Ilef M, SH, terdakwa Markus Kadam membantah keterangan tiga saksi yang dibacakan JPU.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan Teluk Wondama tahun 2010 senilai Rp 870 juta. Dimana dana pembangunan pasar ikan bersumber dari dana APBD Teluk Wondama yang dinyatakan penyidik tidak rampung dalam pekerjannya, sehingga menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 870 juta. |TAKDIR

Tinggalkan Balasan