DPR Papua Barat

HANURA: Masalah Jabatan Ketua DPRPB Harus Diselesaikan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Permasalahan menyangkut jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB) harus diselesaikan. Agar kinerja lembaga wakil rakyat ini bisa berjalan sesuai agenda.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Hanura, John Dimara menyikapi sejumlah agenda penting yang harus dilaksanakan DPRPB dalam waktu dekat ini. Yang membutuhkan legitimasi pimpinan (ketua).

“Waktu ini semakin berlarut. Tidak ada kejelasan informasi, sementara pembahasan RAPBD 2016 adalah agenda penting yang harus dilaksanakan. Apakah pembahasannya harus dilakukan di luar gedung kantor DPR,” kata John, Selasa (17/11/2015).

Menurut John Dimara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) juga bertanggungjawab terhadap kejelasan informasi soal jabatan ketua DPRPB.

Sebab hasil rapat Forkompimda dan tindaklanjutnya hingga kini tidak jelas. Padahal informasi detail yang disampaikan penting untuk diketahui masyarakat.

“Apakah SK ketua DPRPB itu berubah atau tidak? Kejelasan ini sampai hari ini belum diperoleh sementara masyarakat terus mempertanyakan. Sebaiknya pimpinan segera memperjelas masalah ini kepada Forkompimda,” ujar kader Partai Hanura ini.

John Dimara menambahkan, pandangan publik terhadap kelembagaan akan semakin buruk manakala pembahasan RAPBD 2016 dilakukan di luar gedung kantor DPR PB. Kinerja lembaga akan semakin terperosok.

“Saya bicara ini dalam posisi netral. Siapapun yang akan dilantik, itu adalah atasan saya. Apakah Pak Selano atau anak Papua siapa saja yang dilantik, tidak akan mampu merubah Papua Barat dalam waktu sekejap,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM