Ilustrasi-sagu

Harga Tual Sagu ke PT ANJ Disepakati Rp. 5000/Tual

TEMINABUAN, CAHAYAPAPUA.com– Harga tual sagu yang dibeli oleh perusahaan PT ANJ Agri Papua dari masyarakat pemilik hak ulayat disepakati sebesar Rp. 5000 per tual yang diterima di kanal terdekat pabrik.

Harga tersebut lebih kecil Rp. 3000 dari permintaan Lembaga Adat dan Tokoh masyarakat Adat Kampung Saga Suku Iwaro yang meminta harga tual sagu sebesar Rp. 8000 per tualnya.

Ketentuan harga tual sagu ini disepakati melalui konsultasi publik terkait perhitungan harga tual sagu kerjasama antara Bappeda Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPTP) Jakarta yang dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati, Selasa (6/10/2015).

Kesepakatan harga tual sagu akan menjadi bahan bagi penyusunan SK Bupati Sorsel tetang Penetapan Harga Tual Sagu.

Selain harga tual sagu disepakati juga fee adat untuk wilayah konsesi PT ANJ Agri Papua yang ditetapkan sebesar Rp. 800 sudah termasuk dalam harga tual sagu.

Namun penetapan harga tual sebagaimana disepakati antara Lembaga Adat dan Tokoh masyarakat Adat Kampung Saga Suku Iwaro dengan perusahaan PT ANJ Agri Papua masih akan dilakukan evaluasi dan penetapan kembali setiap satu tahun.

Pada forum tersebut masyarakat pemilik hak ulayat juga mendukung beroperasinya pabrik milik PT. ANJ Agri Papua dan Perum Perhutani.

Kesepakatan bersama tersebut langsung dituangkan dalam berita acara yang akan ditandatangani oleh Kepala Bappeda, BPPT, PT ANJ Agri Papua, Perum Perhutani, DPRD, Kepala Distrik Metemani dan Masyarakat Adat.

Konsultasi publik yang diselenggarakan dari pukul 11:00-17:00 WIT tersebut menghadirkan para pimpinan dari perusahaan PT. ANJ Agri Papua, Perum Perhutani, pemilik ulayat yang dihadiri para tokoh, anggota DPRD dari Dapil Imekko, dan Kepala Distrik Metemani.

Saat sosialisasi perhitungan harga tual sagu Lembaga Adat dan Tokoh masyarakat Adat Kampung Saga Suku Iwaro menyampaikan beberapa permintaan kepada pihak perusahaan PT ANJ Agri Papua.

Masyarakat pemilik hak ulayat meminta pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka diantaranya membangun pos pembangunan gereja, pos pembangunan perumahan masyarakat pemilik hak ulayat Kampung Saga, pos pendidikan, pos kesehatan, pos lembaga adat masyarakat Kampung Saga Suku Iwaro, dan pos relis (Lembaga Ekonomi masyarakat Kampung Saga Suku Iwaro).

Namun permintaan masyarakat pemilik hak ulayat pihak perusahaan baru bisa melaksanakan pos pembangunan gereja yang sudah ditetapkan dalam perencanaan CSR perusahaan.

Sementara lima point permintaan lainnya menurut pihak perusahaan akan dilaksanakan secara bertahap serta akan dikoordinaskan lagi dengan pemilik saham dan pemerintah daerah.|NASIR|BUSTAM