Tim Ekspedisi NKRI sub korwil V Bintuni.

Hasil Ekspedisi NKRI Harus Spektakuler

BINTUNI, CAHAYAPAPUA.com-Penjabat Bupati Teluk Bintuni, Ishak Hallatu berharap tim ekspedisi NKRI menghasilkan rekomendasi yang spektakuler. Hal ini ditegaskan pada saat mengisi pembekalan kepada peserta tim ekspedisi NKRI beberapa waktu lalu.“Supaya tim ekspedisi ini tidak menghasilkan sebuah rekomendasi yang reguler tetapi harus spektakuler. Jadi ada hal baru ada paradigma baru yang dihasilkan lewat ekspedisi ini,” harapnya.

Dijelaskan Pemerintah Pusat telah menetapkan kawasan Bintuni sebagai kawasan prioritas industri atau disebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di Papua Barat hanya ada dua daerah yang ditetapkan sebagai kawasan industri yaitu Sorong dan Teluk Bintuni.

Menurutnya potensi sumber daya alam (SDA) cukup besar, terutama di sektor minyak dan gas bumi. Bahkan perusahaan migas LNG Tangguh di Teluk Bintuni mampu menyumbang sekitar 56% dari total PDRB (Produk domestik regional bruto) di Provinsi Papua Barat. Namun fakta ditemui di lapangan, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi dan bahkan menjadi salah satu daerah tertinggal di Papua Barat.

“Ini sebuah dikotomi yang harus dikaji, mengapa dengan potensi yang begitu menjanjikan untuk kemakmuran masyarakat di sini, tapi fakta menunjukan bahwa eksploitasi SDA di Teluk Bintuni belum mampu secara signifikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kondisi tersebut menurutnya bisa jadi disebabkan oleh berbagai regulasi (aturan), sehingga dalam pembagian dana bagi hasil justru Teluk Bintuni tidak memperoleh proporsi yang cukup besar. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian.

“Saya harap tidak hanya kajian dan penelitian yang saudara lakukan ini hanya sebatas mengidentifikasi. Tapi kalau masalah-masalah yang ditemui misal LNG tangguh, Genting oil di Teluk Bintuni bisa diketahui berapa besar efek multi pilarnya kepada masyarakat,” harapnya kepada tim ekspedisi NKRI.

Selain itu potensi hutan mangrove di Teluk Bintuni juga cukup besar, tetapi dampak potensi tersebut menurutnya belum nampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Penjabat bupati juga meminta agar tim ekpedisi NKRI membuat kajian etnografi.

“Dari sisi ekologi, saya juga berharap tim ini tolong dibuat juga kajian etnografi. Bagaimana ada interpendensi dan signifikasi antara kajian ekologi dan etnografi. Kalau kita tidak melakukan identifikasi terhadap prilaku budaya adat istiadat yang ada di Bintuni, sangatlah susah kalau kita meletakan itu dalam sebuah metodologi untuk memecahkan masalah dengan eksploitasi SDA yang ada,” jelasnya. (MRT)