Ilustrasi

Hasil Pemeriksaan BPK, 12 SKPD Bermasalah

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari, Suleman S Sesa mengatakan, dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Barat terdapat 12 SKPD di Pemerintahan Kabupaten yang bermasalah.

Dari 12 SKPD tersebut baru 3 SKPD yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, Setwan DPRD Manokwari, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari yang telah mengajukan tanggapannya kepada BPK, sedangkan 9 SKDP lainnya hingga saat ini belum mengajukan tanggapan.

Untuk itu dirinya sangat berharap 9 SKPD tersebut bisa segera memasukan tanggapannya sebelum dilakukan pembahasan oleh BPK Perwakilan Papua Barat.

“Tolong untuk beberapa SKPD lainnya bisa berikan tanggapan, karena besok (hari ini) jam 5 BPK akan melakukan pembahasan dalam pertemuan untuk membahas temuan tersebut,”ujarnya.

Dirinya juga belum bisa menyebutkan 9 SKPD tersebut, mengingat saat ini masih dalam proses menunggu pengajuan tanggapan dari temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Papua Barat.

“Kalau boleh secepatnya karena besok pagi saya sudah harus serahkan kepada tim untuk di periksaan sebelum dilakukan pembahasan bersama,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Kabupaten Manokwari Demas Paulus Mandacan mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini terdapat beberapa temuan baik penyalahgunaan anggaran dan aset. “Ini yang nanti kita lihat apakah tanggapan yang mereka kasih masuk diterima atau tidak,”jelasnya.

Dikatakan Bupati berdasar pertemuan bersama BPK perwakilan Papua Barat hari ini secara langsung mengumumkan opini yang diberikan BPK terhadap pemerintah Kabupaten Manokwari dimasa anggaran tahun 2015 silam.

“Besok (hari ini) juga presentase untuk mengetahui opini Manokwari, apakah discalimer atau WDP atau selainnya. Dan ini tahun anggaran 2015, sedangkan untuk tahun 2016 juga kami tidak ikut menyusun. Nanti kalau anggaran tahun 2017 baru merupakan anggaran yang kami susun,” pungkasnya. (ACS)

Tinggalkan Balasan