Ilustrasi. | Kompasiana

PILKADA MANOKWARI: Hati-hati, Kedapatan Memilih Dua Kali Kena Sanksi

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com – Kapolres Manokwari, AKBP Johnny Eddizon Isir, menegaskan, pihaknya akan menindak warga yang kedapatan melakukan pencoblosan lebih dari sekali pada pemungutan suara Pilkada 9 Desember mendatang.

Kepada wartawan, beberapa waktu lalu, Kapolres mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk meminimalisir segala potensi yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada baik di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan maupun Pegunungan Arfak.

Ia mengaku, telah membangun koordinasi dengan Panwaslu di tiga daerah ini, menyangkut tindakan yang akan diambil.

“Kami sudah koordinasi dengan Panwaslu, kalau ada warga yang mencoblos lebih dari satu kali, kita akan proses hukum, kami tidak akan ragu-ragu” kata dia menegaskan.

Menurutnya, masyarakat menginginkan Pilkada serentak ini dapat melahirkan kepala daerah yang baik, yang terpilih dengan cara-cara yang bermartabat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan UU serta peraturan yang berlaku.

Ia pun meminta masyarakat yang telah memiliki hak memilih pada Pilkada serentak nanti, dapat mendatangi TPS masing-masing untuk menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya.

Soal keamanan dan kenyamanan saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS paska pemilihan, para kandidiat, tim pengusung dan simpatisan diminta menjaga sikap dari hal-hal yang dapat mengarah pada tindakan melawan hukum.

“Bagi kandidat yang julah suaranya dominan tidak perlu berevoria, bgitupun kandidat yang perolehan suaranya kurang dominan, tidak perlu kecewa dan melampiskan kekecewaannya dengan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran hukum” ucapnya.

Anggota Panwaslu Kabupaten Manokwari, Paskalis Borlak, berharap pendistribusian Formulir C-6 atau surat pemberitahuan pemilih didistribusikan sesuai nama, NIK, dan alamat TPS.

Ia tidak ingin, ada pemilih yang menggunakan formulir C-6 milik orang lain, sebab pada Pilkada ini, pada formulir C-6 sudah tertera nama, alamat, Nik dan alamat TPS pemilih yang terdaftar pada DPT.

“Kami akan tegas, jika ada pemilih yang menggunakan C-6 milik orang lain, kami akan proses,” kata Borlak seraya menekankan, pelanggaran itu, masuk dalam kategori tindak pidana. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN