Rapat pra pembahasan penjelasan pengusulan dan pandangan anggota, terhadap 4 Ranperda diajukan pemerintah daerah untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda), di ruang rapat Paripurna DPRD Manokwari, Jumat (10/11).

Hingga penghujung 2017, DPRD baru bahas 4 Ranperda 

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Dari 29 draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari, baru membahas 3 Ranperda.

Pernyataan ini dibeberkan oleh Ketua DPRD Manokwari, Dedi S May, dalam rapat pra pembahasan mendengarkan penjelasan pengusulan dan pandangan anggota, terhadap 4 Ranperda yang telah lebih dulu diajukan Pemerintah daerah untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda), di ruang rapat Paripurna DPRD Manokwari, Jumat (10/11).

Dalam kegiatan yang juga dihadiri asisten I Pemda Manokwari, Wanto dan perwakilan instansi teknis yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tersebut, Dedi mengatakan, Raperda pengelolaan pasar daerah ini diharapkan dapat menjadi produk hukum yang mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dimana empat Ranperda itu berkaitan tentang,  pengelolaan pasar daerah, pengelolaan aset bangunan, perusahan daerah (Perusda), dan penetapan Manokwari sebagai kota Injil,” bebernya.

Selanjutnya kata dia, dibahas dan diterimanya secara fisik serta dilakukan perubahan dan penyesuaian persepsi, maka diharapkan draft Ranperda lain yang berasal dari usulan kebijakan Pemda untuk mengawal APBD, dapat segera diserahkan, sehingga secepatnya dapat dilakukan diskusi dan pra pembahasan.

“Yang belum sama sekali dilakukan pra pembahasannya adalah draft Ranperda tentang Perusda. Tapi kita dorong agar segera dilakukan pembahasan selektif untuk mendengar pendapat dan koreksi atas bahan draft Raperda ini,” terang dia.

Untuk itu, ia menghimbau, dengan deadline waktu yang sangat terbatas, agar SKPD yang masih menahan dan hingga kini belum meneruskan isi draft Ranperdanya, segera mengkordinasikan hal ini dengan biro hukum Sekretariat Daerah (Setda). (cr-80)

Tinggalkan Balasan