Ilustrasi

IJAZAH PALSU: Kopertis Harus Selektif Pantau Perguruan Tinggi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—— Fenomena Ijazah palsu sungguh memberikan kesedihan yang mendalam bagi dunia pendidikan di Indonesia. Untuk itu, perlu disikapi penyelenggara pendidikan.

“Terutama mulai dari kopertis. Kopertis ini yang berwenang melihat lembaga penyelenggara pendidikan utamanya perguruan tinggi swasta. Seharusnya menginventarisir seluruh perguruan tinggi dan jumlah lulusan,” kata Anggota Komisi D DPR Papua Barat, Yonadap Trogea kepada wartawan, Senin (8/6/2015).

Menurut Yonadap Trogea, Papua Barat masuk dalam wilayah kopertis XIV yang berkedudukan di Biak,sehingga data base perguruan tinggi yang ada pasti dimiliki lengkap tiap angkatan.

Kopertis harus lebih selektif menginstruksikan, menginformasikan sedetail mungkin kepada seluruh perguruan tinggi swasta untuk melihat dengan baik soal legalitas yang meliputi syarat. Sehingga tidak mengorbankan masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Papua Barat. Karena out put-nya berupa ijazah itu akan dipakai melamar kerja di PNS atau swasta.

“Hasil ini yang harus dijaga betul jangan sampai ada jalan pintas. Pendidikan, orang sekolah ini butuh pengorbanan dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Dan itu tidak gampang. Prosesnya itu perjuangan panjang. Beda dengan orang yang tiba-tiba beli ijazah,” ujarnya.

Yonadap Trogea menegaskan mereka yang kedapatan menggunakan ijazah palsu harus diusut hingga diberikan tindakan tegas. Karena merupakan bagian dari pelanggaran.

“Kita berharap penyelenggara pendidikan swasta maupun negeri lebih selektif sehingga tidak tiba-tiba atau istilah kasih keluar ijazah lewat jendela atau tiba-tiba. Tapi, betul-betul sekolah. Kita berharap anak-anak yang sekolah itu yang dapat ijazah sehingga tidak terima ijazahnya di tengah jalan,” tutur Yonadap Trogea.

Dalam konteks Papua Barat, Yonadap Trogea mengimbau agar penyelenggara pendidikan yang menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar daerah. Harus perhatikan dan prosesnya harus dilakukan dengan jelas.

“Contoh, mungkin mau ambil S-2 atau S-3 formulasinya harus bagus dan diseleksi baik, sehingga out put tidak dipertanyakan, karena diduga seperti itu gampang saja. Baru kuliah tapi tiba-tiba wisuda dan punya gelar,” paparnya.

Yonadap Trogea menambahkan fenomena ijazah palsu di daerah ini masih belum Nampak. Namun harus segera disikapi segara jika memang ada temuan kasus seperti itu. Dan proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena ini pelanggaran HAM.

“Kita di Papua Barat ini masih landai-landai saja. Belum ada masalah yang rumit soal ijazah palsu. Tapi, kita berharap kepada semua penyelenggara pendidikan dan dinas pendidikan di provinsi maupun kabupaten, dan kota harus selektif dalam mengeluarkan ijazah,” tandasnya. | RASYID FATAHUDIN