Ilustrasi

Ikatan Dinas Macet, Alumni STAN Jakarta Mengadu ke DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—— Sekitar 20 an lebih alumni Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) Jakarta, Senin (8/6/2015) mengadukan permasalahan mereka ke DPR Papua Barat (DPRPB).
Mereka tiba di kantor para wakil rakyat ini dan disambut oleh Ketua Komisi D, Ortis F.Sagrim bersama sejumlah anggota masing-masing, Yan Anthoni Yoteni, Yonadap Trogea, Albert Kareth, dan Herdomina Isir.
Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa orang tua dari para alumni STAN. Khusus di Papua Barat terdapat 74 orang alumni yang di sekolah melalui program ikatan dinas.
Program pendidikan khusus ini dilaksanakan pada 1 April 2013 lalu. Ini merujuk pada nota kesepahaman antara UP4B dan Kementerian Keuangan tentang pemberian quota bagi putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan di STAN.
Selain itu, dasar kegiatan ini merujuk pada sejumlah keputusan,yang beberapa di antaranya adalah Surat Kepala UP4B Nomor S-157/D1-UP4B/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal penempatan lulusan D1 STAN.
Dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 800/354/BKD tanggal 26 Maret 2015 perihal penempatan. Sehingga mewakili rekan-rekannya mereka meminta DPRPB segera menindaklanjuti soal realisasi program ikatan dinas ini ke pemerintah provinsi Papua Barat.
“Lebih kurang selama 8 bulan belum ada kejelasan terkait program ikatan dinas. Berbagai upaya sudah ditempuh. Kami sudah laporkan ke Badan Kepegawaian Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten, dan kota serta Sekretaris Provinsi Papua Barat. Tapi belum ada kejelasan soal status kami,” kata juru bicara alumni STAIN Jakarta, Frendy Aroi.
Dalam pertemuan itu, Frendy Aroi memaparkan permasalahan yang dihadapi saat masih menjalani perkuliahan. Seperti biaya pendidikan yang semestinya ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Tapi, tidak berjalan.
Koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan UP4B maupun dengan instansi terkait lainnya sangat minim, sehingga menimbulkan permasalahan dan kendala.
“Kami seperti bola yang dioper. Instansi terkait justru saling menyalahkan. Kami ini mau diapakan dan mau bagaimana. Meski hanya lulusan D1, kami punya skil dan merupakan generasi pertama yang belajar sistim keuangan berbasis akrual,” ujarnya seraya mengatakan status alumni STAN harus diperjelas.
Ortis Sagrim mengatakan 74 almuni STAN telah mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan hasil ini yang dipertanyakan tindaklanjutnya,sehingga masalah ini akan di-follow up dengan melihat dinamika yang ada.
“Ada beberapa surat yang disampaikan. Kami memang belum melihat isi surat tetapi, dalam pemahaman kami, surat ini memberikan sebuah jaminan yang diberikan oleh UP4B bahwa angkatan ini memiliki formasi khusus yang tidak digabung dengan formasi yang lainnya,” kata Ortis Sagrim.
Ortis Sagrim mengemukakan kendati telah ada surat Sekretaris Daerah perihal penempatan. Tapi, belum mendeskripsikan secara jelas para lulusan STAN ini soal penempatan.
“Kami akan pelajari semua surat yang menjadi dasar mereka ini. Arah mereka dan sudah sampai kemana? Hasil dari pertemuan ini, kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR sebagai laporan sehingga ada rapat internal antara pimpinan dan komisi-komisi terkait,” ujar dia.
Pemerhati masalah sosial bidang kepegawaian, Henokh Usyior yang ikut hadir dalam pertemuan itu, mengatakan permasalahan ini menunjukan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Karena kentalnya ego sektoral.
“Yang tersistim saja kurang nampak. Apalagi yang tidak tersistim. Otsus ini sudah berjalan sekian belas tahun, sehingga program afirmatif harus dilaksanakan. Fenomena ini sungguh mengusik pelaksanaan Otsus,” ujar Henokh.|RASYID FATAHUDIN