Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

Ikut Seleksi Pengangkatan, Mantan Anggota DPRPB Jalur Otsus Disorot

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– LP3BH Manokwari menyatakan 9 mantan anggota DPRPB jalur pengangkatan Otsus periode 2009-2014 yang mendaftar kembali sebagai anggota DPRPB jalur Otsus periode 2014-2019 menyalahi aturan.

“Berdasarkonsideran huruf b Perdasus nomor 16/2013 tentang keanggotaan DPR PB yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, telah disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-VII/2009dalam huruf b, berlaku sekali (einmalig) untuk periode 2009-2014,” kata Direktur LP3BH Yan Christian Warinussy dalam siaran persnya, kemarin. (Baca: Kepala Suku Wamesa: Mantan Legislator Jalur Otsus Boleh Ikut Seleksi)

Jumlah anggota DPR PB jalur Otsus periode 2014-2019 bertambah dua kursi, berbeda pada periode 2009-2014 yang hanya 9 kursi.“Jadi semestinya jika nama-nama dari ke-9 orang mantan anggota DPR PB jalur pengangkatan ada dalam daftar peserta pengangkatan 11 kursi ini, maka harus dicoret,” kata Warinussy.

Selain itu Warinussy menegaskan sesuai Perdasus tersebut dalam hal persyaratan calon, harus ditegaskan jika  dalam pengangkatan ini terdapat calon yang merupakan pengurus partai politik, advokat, notaris, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI atau pengurus badan usaha milik negara/atau badan usaha milik daerah. “Jika ada calon yang terindikasi kuat berasal dari unsur-unsur tersebut agar dengan hormat sebaiknya mengundurkan diri saja dari pencalonan,” sebutnya.

Warinussy telah menyarankan agar Gubernur Papua Barat menghentikan proses seleksi 11 kursi DPR-PB ini sebabseleksi ini tidak sejalan dengan aturan.

Warinussy mengutip pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Sejalan dengan itu ia mengatakan, jika disimak dari amanat pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) junto pasal 6 ayat (1) Perdasus Nomor 16 Tahun 2013, maka proses pengusulan dan atau seleksi calon anggota DPR PB tersebut harus dilakukan oleh masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk Papua Barat adalah melalui Dewan Adat Papua (DAP).

Warinussy mempertanyakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Papua Barat yang ikut melakukan proses seleksi calon anggota DPR PB selama ini.

Menurutnya hal ini perlu dipantau oleh lembaga penegak hukum di Manokwari dan Papua Barat, guna mencegah kemungkinan terjadinya penyelewenangan keuangan daerah yang bisa berakibat timbulnya kerugian negara sebagaimana digariskan di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.|TOYIBAN

EDITOR : DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan