Pekerja pabrik Semen SPCI Maruni, didata ulang petugas karena diduga melanggar ijin kerja di pabrik tersebut, awal Mei 2015| CAHAYA PAPUA | Muhammad Rizaldy

Imigrasi: Penyalahgunaan Visa di Papua Barat Berpotensi Meningkat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com – Praktik penyalahgunaan visa di wilayah provinsi Papua Barat diprediksi meningkat menyusul terbukanya peluang investasi bagi investor luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Manokwari Budiono Setiawan mengatakan, berkaca dari beberapa kasus yang selama ini ditangani, Papua Barat dinilai sebagai daerah rawan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) Ilegal.

Dia mengutarakan, melalui dukungan pemerintah pusat pembangunan di Papua Barat terus berkembang. Beberapa daerah ditetapkan sebagai pusat kawasan ekonomi.  Alhasil terbukanya peluang investasi mendorong perusahaan asing masuk dan mendirikan smelter di daerah ini.

Kondisi itu dinilai bisa memacu kebutuhan TKA untuk mendukung keberadaan perusahaan tersebut. Baginya hal ini wajar, sebab berdampak positif bagi perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain, kondisi itu mendorong praktik penyalahgunaan visa oleh perusahaan nakal demi mempekerjaan TKA dengan cara yang mudah dan murah. 

“Kami mengakui kemampuan kami terbatas, karena kantor Imigrasi Manokwari membawahi pengawasan di lima kabupaten yakni, Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan,” kata dia saat ditemui baru – baru ini.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memperlancar pengawasan orang asing terutama yang dipekerjakan di perusahaan milik investor luar negeri. Pihaknya juga telah membentuk tim pengawasan orang asing.

Tim itu terdiri dari unsur TNI dan Polri, Kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pemerintah daerah. Tim ini rutin melakukan pengawasan lapangan tiga bulan sekali. Budiono mengharap Pemerintah Provinsi Papua Barat berinisiatif menggandeng Imigrasi baik dalam pengawasan langsung maupun penindakan. Jika ada pelanggaran penindakan dilakukan sesuai kewenangan masing -masing.

“Seharusnya bukan kami yang mengajak mereka, karena orang asing yang dipekerjakan disini bukan tanggungjawab imigrasi tapi pemerintah setempat. Jadi secara teknisnya mari kita tindak sesuai wewenang masing -masing,” ujarnya menambahkan.

Beberapa tahun terakhir, kantor Imigrasi Manokwari mendeportasi ratusan warna negara Tiongkok yang bekerja pada pembangunan pabrik semen milik PT SDIC Papua Cemen Indonesia (SPCI) di Maruni , Manokwari.

Deportasi dilakukan karena perusahaan yang mempekerjakan mereka tidak mengantongi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Keterlibatan mereka sebagai pekerja pada pembangunan pabrik tersebut hanya bermodalkan visa kunjungan. (IBN)

Tinggalkan Balasan