Pangan

INFLASI 2016: BI Ingatkan Pemerintah PB Tetap Waspada

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Pemerintah Papua Barat dan kabupaten/kota termasuk instansi terkait didorong untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam mencegah potensi menurunnya daya beli masyarakat pada tahun 2016.

Bank Indonesia menyatakan inflasi Papua Barat tahun 2015 yang diperkirakan akan ditutup pada angka 4,5 – 5 persen, masih cukup tinggi jika dibanding inflasi rata-rata nasional tahun ini.

Kepala BI perwakilan Papua Barat Henri N Tanor mengatakan, meski inflasi tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 6,5 persen, namun, “Pemerintah Papua Barat masih perlu waspada dan melakukan upaya lebih agar inflasi tahun 2016 mendatang dapat lebih rendah lagi.”

Kewaspadaan pemerintah ditujukan terutama dalam mengelola inflasi secara terpadu dan mengelola ketahanan pangan daerah.

BI juga mendorong pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di kabupaten lain untuk melengkapi TPID Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Tambrauw. 4 TPID terakhir terbentuk tahun ini.

TPID, BI menekankan, merupakan ‘pemain penting’ dalam menjaga inflasi yang bisa berkoordinasi dengan dengan daerah lain dalam meningkatkan perdagangan antar daerah, terutama dengan daerah pemasok kebutuhan strategis.

Dalam peran menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan Papua Barat pada daerah lain, BI mengaku akan melanjutkan program kluster komoditas-komoditas penyumbang inflasi pada kabupaten lain di Papua Barat, yang bekerjasama dengan pemerintah.

Saat ini daerah yang telah dijajaki program kluster komoditas penyumbang inflasi adalah Manokwari dan Manokwari Selatan. Di Manokwari telah dibentuk 10 kelompok petani cabe, dan di Manokwari Selatan dibentuk 9 kelompok petani bawang. |DUMA SANDA