Pilkada Serentak

Ini Alasan KPU Kaimana Tak Hadir di Musyarawah Sengketa Pilkada

KAIMANA,CAHAYAPAPUA.com–– Ini dia alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tidak menghadiri rapat musyawarah sengketa Pemilukada tahap dua di Panwaslu Kabupaten Kaimana, Jumat (4/9/2015).

Meskipun musyawarah dengan agenda tanggapan KPU atas materi gugatan ini penting namun KPU melalui Komisioner Devisi Teknis Yunizar Hengki Airori mengatakan ketidakhadiran mereka karena empat dari lima anggota KPU tidak berada di tempat sehingga tidak memenuhi kuota. Selain itu, KPU juga tidak mendapat undangan terkait waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah dari Panwaslu.

Dikatakan, Panwaslu hanya melayangkan surat pemberitahuan terkait jadwal pelaksanaan musyawarah yakni tanggal 4 September hingga 7 September 2015, namun tidak diikuti surat undangan yang menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan. Selain tidak adanya undangan, tiga anggota KPU termasuk Ketua KPU juga sedang berada di Manokwari mengikuti kegiatan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), yang juga dihadiri oleh Panwas.

Menurut Yunizar, tiga komisioner KPU yang berada di Manokwari telah menyatakan kesiapannya untuk hadir, namun pesawat yang akan ditumpangi dari Manokwari ke Kaimana masih tertahan di Kaimana akibat cuaca. Sedangkan satu komisioner lagi lanjutnya, sedang bertugas ke kampung-kampung dalam rangka melakukan pendataan pemilih. Ia juga menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dari pihaknya untuk tidak hadir dalam rapat musyawarah tahap dua di Panwaslu. Ketidakhadiran KPU di Panwaslu lebih disebabkan komisioner KPU yang ada di Kaimana tidak memenuhi kuota untuk hadir dalam musyawarah.

Disinggung jadwal musyawarah tahap tiga Sabtu 5 September 2015, Yunizar jelaskan, pihak KPU telah menerima surat undangan terkait waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk itu, pihaknya bersama-sama dengan empat komisioner lainnya dipastikan akan hadir.

“Undangan untuk besok (Sabtu 5 September, red) sudah kami terima. Besok kalau tidak ada halangan kami akan hadir untuk memberikan jawaban. Kami memang sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Panwaslu untuk menyelesaikan sengketa sebelum tanggal 7 September karena kalau tanggal 8 September itu sudah lewat dari jadwal 12 hari yang ditetapkan Bawaslu. Belum tahu apakah akan didampingi kuasa hukum atau tidak,” ujar Yunizar menjawab pertanyaan ada atau tidaknya kuasa hukum yang akan mendampingi KPU. |ISABELA WISANG