Kantor DPRD Kabupaten Manokwari

Ini Jenis Penghasilan yang Diterima Anggota DPRD Manokwari Setiap Bulan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Menjadi anggota DPR memang nikmat. DPRD Kabupaten Manokwari misalnya, kendati penuh tidak melakukan kegiatan apapun, pimpinan dan seluruh anggota DPRD tetap berhak mendapatkan sedikitnya 12 jenis penghasilan setiap bulan.

Yakni uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan badan legislasi, tunjangan alat kelengkapan lainnya dan tunjangan Papua.

Selain penghasilan tersebut, para wakil rakyat ini juga mendapatkan tunjangan komunikasi intensif berupa uang yang diberikan setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja.

Tidak itu saja, para legislator juga diberikan tunjangan kesejahteraan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk untuk suami atau isteri serta dua orang anak mereka.

Belum habis di situ, anggota DPRD pun disediakan rumah jabatan untuk pimpinan dan rumah dinas untuk para anggota berikut perlengkapan. Kalau belum ada rumah dinas maka diberikan uang sewa rumah.
Bagi pimpinan yang terdiri atas satu orang ketua dan 2 wakil ketua, disediakan kendaraan dinas beserta perawatannya.

Daftar penghasilan anggota DPRD Kabupaten Manokwari beserta fasilitas penunjang yang diterima tersebut di atas tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Raperda tersebut telah dibahas oleh tim pembahas yang terdiri atas SKPD terkait, Bagian Hukum dan HAM Setda serta unsur dari Kanwil Kementerian Kumham Papua Barat, Akademisi serta kalangan pers, Sabtu (19/9/2015) di ruang Bagian Hukum dan HAM di Kantor Bupati di Sowi Gunung.
Pembahasan dihadiri oleh Asisten Tata Praja Cassy Jamlean serta Kabag Hukum Sekretariat DPRD YP.Talantan.

“Selama ini sudah diberikan (Penghasilan bagi anggota DPRD). Kita merujuk pada PP nomor 21 tahun 2007 (mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD). Tapi karena belum ada Perda maka kita pertegas lagi dalam Perda ini, “ kata Talantan.

Selain setumpuk penghasilan yang disebut di atas, pimpinan dan anggota DPRD juga masih mendapatkan apa yang disebut belanja penunjang kegiatan DPRD.
Belanja ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sesuai rencana kerja yang disusun oleh pimpinan DPRD yang meliputi rapat-rapat, kunjungan kerja, penyiapan Raperda serta peningkatan SDM juga koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Setelah dibahas di tingkat tim pembahas, Raperda itu selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD untuk dikaji dan kemudian dibahas bersama dengan Bupati sebelum disahkan menjadi Perda dalam tahun ini juga. |ZACK TONU BALA