Kepala Inspektorat Papua Barat H. Mario Sugestiono. Foto: CAHAYAPAPUA.com| Dina Rianti

Inspektorat PB Sebut Gugatan Rico Sia Salah Alamat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, H. Mario Sugestiono menilai gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Direktur PT Putra Papua Perkasa, Rico Sia kepada Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi salah alamat.

Sugestiono membantah jika Pemprov disebut berhutang Rp. 15 miliar kepada Rico Sia. “Tidak benar kalau nilai proyeknya itu Rp. 94 miliar. Itu kan versinya Rico. Yang benar hanya Rp. 47,1 miliar saja. Makanya tidak benar kalau kita punya hutang, justru dia yang harusnya kembalikan kelebihan itu ke kami,” tampik Sugestiono, Kamis (6/11) kepada CAHAYAPAPUA.com.

Sementara itu soal klaim pengacara Rico Sia yang menyebut Pemprov baru membayar biaya proyek kepada dirinya sebesar Rp. 78 miliar lebih juga ditampik Sugestiono.“78 miliar itu memang mencuri dari rekening pemprov, karena tidak melalui prosedural keuangan yang jelas,” ucap Sugestiono.

Ditanya apakah ia akan menyampaikan upaya hukum terhadap wanprestasi yang diajukan Rico Sia, Sugestiono mengatakan, Pemprov tidak melakukan hal tersebut.  “Kita sudah sampaikan hal ini kepada BPK, BPKP termasuk Kepada Kejaksaan Tinggi Papua,” kata Sugestiono.

Sugestiono mengatakan sudah menyampaikan laporansoal adanya gugatan Rico kepada gubernur. “Gubernur serahkan seutuhnya kasus ini kepada inspektorat sebagai pelaksana teknis di daerah,” kata dia.

Sidang perdana kasus ini telah digelar di pengadilan Negeri Manokwari Selasa, (4/11/2014) lalu. Sidang ini dihadiri kuasa hokum tergugat Demianus Waney.

Kuasa hukum penggugat, Benri Napitupulu, SH menampik jika gugatan ini adalah bentuk “perlawanan” atas ditetapkannya Rico Sia sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemindah bukuan anggaran sebesar 78 miliar rupiah dari kas daerah Papua Barat ke  rekening perusahaannya.

“Sejak awal kami tak berpikir bahwa ini adalah perlawanan. Kami hanya menggugat  kekurangan bayar proyek pembangunan Aiwasi-Kebar. Tidak lebih,” kata Napitupulu di luar ruang sidang.

Benri Napitupulu mengatakan nilai proyek pembangunan jalan Aiwasi-Kebar yang dikerjakan oleh PT Putra Papua Perkasa sebesar 94,6 miliar rupiah. Namun yang baru terbayar sebesar 78,9 miliar rupiah. Itu sebabnya tujuan dari gugatan ini, sebut Napitulu, adalah untuk menuntut sisa 15,7 miliar yang belum dibayar oleh tergugat.

Tapi dana yang diterima oleh Rico sebesar 78,9 miliar itu bukan tanpa masalah. Pasalnya, pemindah bukuan anggaran itu dari kas daerah ke rekening PT Papua Putra perkasa dinilai bermasalah oleh negara karena menyalahi prosedur.

Akibatnya Rico sebagai penerima kini berstatus sebagai tersangka, bersama mantan kepala BNI Manokwari, Roy Letlera dan mantan Sekda Papua barat, ML Rumadas.

Bagi Napitupulu, kasus pidana itu adalah soal yang berbeda. “Justru kalau dipikir klien kami yang durugikan. Kami punya dokumen PU yang menyebut nilai proyek itu sebesar 98 miliar. Artinya, kalau baru disetor 78 miliar lebih maka klien kami sebenarnya rugi. Tapi kami tidak mau mencampuri urusan pidananya. Ini murni masalah perdata,” katanya.

Menurut Napitupulu, formalitas sidang masih menyangkut soal pemeriksaan surat kuasa masing-masing penasehat hukum. Agenda sidang pekan depan adalah upaya mediasi. “Kalau upaya mediasi pekan depan terjadi berarti gugatannya selesai. Tapi kalau tidak terjadi ya gugatan ini jalan terus,” kata Napitulu.

Sugestiono mengatakan, perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan jalan Aiwasi-Kebar, tak mengatur klausul penyesuaian harga (eskalasi). “Seandainya ada eskalasi itu pun pengujiannya harus dilaksanakan pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Lewat dari itu sudah tidak bisa. Apalagi penyesuaian harga ini tidak ada dalam perjanjian,” katanya. (Baca: Rico Sia Gugat Gubernur Papua Barat)

|DINA RIANTI | PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan