Irene Manibuy (kanan) terpilih sebagai Wakil Gubernur Papua Barat menggantikan Rahiming Katjong yang telah mangkat setelah Yosep Yohan Auri (kiri) mengundurkan diri dalam paripurna DPR Papua Barat Selasa, (28/4/2015). | CAHAYAPAPUA.com| Rasyid

Irene Manibuy, Wagub Papua Barat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com Terjawab sudah siapa yang akan mendampingi Gubernur Abraham Oktavianus Atururi menjalankan roda pemerintahan Provinsi  Papua Barat.  Sidang Paripurna DPR Papua Barat, Selasa (28/4/2015) akhirnya menetapkan politisi partai Golkar, Irene Manibuy sebagai wakil gubernur, mengganti almarhum Rahimin Katjong yang mangkat beberapa waktu lalu.

Sidang ini berlangsung alot dan diwarnai interupsi dari para anggota DPRPB. Suasana tegang ketika calon wakil gubernur lainnya yakni Yosep Johan Auri yang juga politisi partai Golkar memilih mengundurkan diri, usai menyampaikan pokok-pokok pandangannya bersama Irene Manibuy.

Alasan mantan ketua DPRPB untuk undur diri dari proses pencalonan adalah beban dirinya yang kini masih menghadapi proses hukum. Alasan kedua adalah soal kapasitas Irene Manibuy yang menurutnya memenuhi kriteria dan punya pengalaman. Auri juga menyatakan ingin memberi kesempatan bagi perempuan asli Papua pertama untuk menjadi wakil gubernur. Selain menyatakan pengunduran diri secara lisan, ia juga menyodorkan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR PB.

Pernyataan Auri untuk mengundurkan diri pun memecah suasana menjadi panas. Ketua Fraksi Demokrat, Aminadap Asmuruf menyambutnya dengan interupsi. Ia meminta sidang paripurna dihentikan, karena menurutnya keputusan yang diambil memiliki celah hukum dan dapat dianulir.  “Pengunduran diri salah satu calon dan mendukung calon yang lain bertolak belakang dengan pernyataan siap untuk dicalonkan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sanusi Rahaningmas dan anggota Fraksi PAN, Yosias Saroi juga angkat suara. Bagi Sanusi, Auri tidak menarik atau mengundurkan diri sebagai calon wakil gubernur. Sementara Yosias Saroy mengatakan, “Jangan dipaksakan karena bisa fatal!”.

Anggota Fraksi Demokrat, Roby Nauw juga mendesak pimpinan sidang agar membacakan isi surat Auri. Ia menilai surat yang disodorkan itu keliru. “Harusnya diserahkan ke gubernur, bukan pimpinan DPR PB,” katanya.

Menanggapi interupsi itu, Anggota Fraksi Golkar, Rudi Timisela menimpali koleganya bahwa  proses yang berlangsung sudah berjalan sesuai mekanisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Voting saja untuk ambil keputusan. Masih ada waktu untuk konsultasi jika ada masalah sehingga bisa dilakukan perbaikan,” tambah Ketua Fraksi Hanura, Jhon Pit Asmuruf.

Suasana riuh memaksa pimpinan sidang, J. A.Jumame terpaksa menghentikan persidangan. Sidang diskor 15 menit dan dimanfaatkan oleh pimpinan DPRPB untuk menggelar pertemuan terbatas.

Berlangsung lebih kurang 30 menit, pertemuan tersebut disudahi dan dilanjutkan dengan membuka sidang. Dalam tanggapannya, seluruh fraksi menyampaikan rasa keberatan atas surat yang disodorkan oleh Auri. Meski demikian mereka meminta sidang dilanjutkan untuk agenda pemilihan.

Pemilihan suara secara terbuka melalui mekanisme voting itu akhirnya memberi keunggulan kepada Irene. Ia berhasil memperoleh 53 dari 56 suara. Satu anggota menyatakan abstain. Sementara dua anggota tidak memberi hak suara karena tidak berada di tempat.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIT itu akhirnya berakhir dengan agenda penetapan Irene Manibuy sebagai Wakil Gubernur pada pukul 16.30 WIT.

Irene Manibuy, adalah perempuan pertama yang menjadi wakil gubernur  di Papua Barat. Ia lama dikenal sebagai notaris senior sebelum menapak karir di jalur politik. Irene pernah menjadi anggota Komisi XI DPR RI dari partai Golkar untuk daerah pemilihan Papua Barat.

Semenjak lulus pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Irene telah merambah jalur profesi dengan membuka praktik layanan hukum di kantor notaris dan Penjabat Pembuat Akta Tanah miliknya sendiri di wilayah Gresik, Jawa Timur.

Ia dikenal memiliki dedikasi dan komitmen yang kuat  untuk memperjuangkan lahirnya sejumlah daerah otonom baru di Papua Barat. |RASYID

Tinggalkan Balasan