Wakil gubernur Papua Barat, Irene Manibuy. (Doc. Cahayapapua)

Irene: Pemekeran Provinsi Tergantung Sinergitas Pemerintah – DPR RI

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Wakil gubernur Papua Barat, Irene Manibuy mengatakan, pengusulan pemekaran calon provinsi Papua Barat Daya telah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran bersama 78 calon daerah otonom baru (DOB) se-Indonesia.

“Kalau dibilang belum ada ya, karena sedang dalam proses pembahasan untuk diputuskan bersama antara komisi II DPR dan pemerintah berkaitan dengan desertada (desan besar penataan daerah) seluruh Indonesia,” kata Irene Manibuy usia mengikuti musyawarah wilayah (Muswil) DPD PAN Provinsi Papua Barat, Senin (22/2).

Menurut Irene, realisasi pemekaran calon provinsi tersebut berpulang pada sinergitas pemerintah dan DPR-RI. Persetujuan ini sangat menentukan upaya pemekaran wilayah-wilayah menjadi sebuah DOB.

Jauh hari sebelumnya, upaya pemekaran sejumlah daerah di wilayah provinsi Papua Barat sudah disikapi pemerintah pusat, bahkan, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono saat itu telah mengeluarkan amanat presiden (ampres).

Ketua MPR – RI, Zulkifli Hasan mendukung pemekaran wilayah yang diusulkan oleh masyarakat di beberapa daerah di provinsi Papua Barat. “Prinsipnya, untuk perluasan kabupaten dan provinsi, kami tetap mendukung keinginan rakyat Papua. Tanah papua Luasnya melebihi luas pulau Jawa,” ujar Zulkifli saat berada di Manokwari, kemarin.

Menurutnya, pemekaran di wilayah timur khususnya tanah Papua harus didorong untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Agar lebih mudah pelayanan transportasinya dan pelayananan lainnya. Ini melalui perluasan kabupaten/kota dan provinsi,” tuturnya

Soal prioritas pemekaran, Irene berharap pemerintah bersama-sama DPR sepakat untuk mendorong dan membahas semua aspirasi terkait DOB. “Prioritasnya tergantung sidang paripurna antara pemerintah dan DPR. Makanya, saya langsung titipkan kepada ketua MRP (Zulkifli Hasan). Tidak tertutup kemungkinan Papua Barat Daya bisa terealisasi,” ujar Irene.

Hingga kini, pemerintah provinsi telah menerima aspirasi pemekaran 10 calon DOB. Sebagian diantaranya adalah, calon provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Raja Ampat Utara. Selanjutnya, calon kabupaten Raja Ampat Selatan, Imeko, Kokas, Malamoi, Mabyrat Sau, dan Manokwari Barat. Dikatakan, sejumlah DOB ini sudah siap untuk dimekarkan.

Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemekaran wilayah menjadi domain pemerintah. Yang diusulkan melalui tiga pilar yaitu, DPD, DPR, dan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Apakah sebagian, seluruhnya atau daerah-daerah tertentu yang menjadi fokus yang harus diutamakan karena merupakan daerah konflik, terluar dan tertinggal. Itulah kriteria yang ada di dalam desertada,” pungkas Irene. |RASYID FATAHUDDIN

Tinggalkan Balasan