JA Bantah Terima Uang Studi Banding

SORONG, Cahayapapua.com—– Salah satu kepala bidang di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, JA, membantah dirinya menerima dana studi banding ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2015, sebesar Rp 18 juta.

Menurutnya, studi banding ke Manado adalah kegiatan hanyalah fiktif yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. “Itu tidak benar. Saya kaget laporannya saya terima uang sebesar Rp 18 juta.

Baru begitu saya punya tanda tangan ditiru, padahal saya tidak pernah terima uang dan tanda tangan,” terang JA kepada Cahaya Papua, Selasa (26/4) lalu, melalui telepon selulernya.

Tetapi JA mengakui jika dirinya pernah mendengar adanya kegiatan studi banding yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, Provinsi Papua Barat, tahun 2015, senilai Rp 900 juta lebih.

Hanya saja, dana yang dimaksudkan untuk studi banding tak pernah dilihatnya. “Kita di dinas sebagai anak buah ini hanya dengar kalau ada dana Rp 900 juta sekian, tapi bentuk DPA nya kita tidak pernah lihat.

Kita cuma dengar dari pimpinan saja (kepala dinas perumahan PB), tapi tiba-tiba saya ditanya BPK tentang barang ini, padahal tidak ada, itu fiktif,” tegas Jhoni.

Terkait masalah itu (studi banding fiktif), Jhoni mengaku belum lama ini, dia bersama 35 orang peserta (studi banding) dipanggil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dimintai penjelasan seputar penggunaan anggaran tersebut.

Hanya saja dalam kasus itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Komisi Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara tidak dipanggail oleh BPK. “Kita ada 35 orang peserta studi banding, dipanggil oleh BPK untuk memberikan keterangan, tapi kalau PPK, KPA dan Bendahara mereka tidak dipanggil, itukan mereka punya kegiatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, JA meminta aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang menggunakan dana tersebut. Apabila dinyatakan bersalah ia meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku hingga menjadi efek jera bagi pelaku.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, Hendri W Kolondam saat dikonfirmasi Selasa (26/4), enggan mengomentari hal tersebut.

Namun, sebelumnya pada tanggal 13 April 2016, Hendri pernah menyampaikan kepada wartawan media ini bahwa menyangkut studi banding di Manado, dirinya meminta untuk tidak dilaksanakan.

Akan tetapi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berinisial IR lebih dulu membeli tiket pulang ke Manowari, padahal untuk keberangkatan ke Menado belum dilaksanakan.

“Saya berteriak untuk tidak usah dilaksanakan, tapi PPTK itu kita belum pergi saja sudah beli tiket untuk pulang. Inikan lucu, berangkat saja belum,” ujarnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar apapun. (NSR)

Tinggalkan Balasan