Kantor DPR Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com|

Jabatan Ketua DPR PB, Usulan Demokrat Dinilai Tak Bisa Diintervensi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com —- Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bersatu DPR Papua Barat, Sanusi Rahaningmas mengatakan keputusan pimpinan pusat Partai Demokrat untuk mencalonkan Ketua DPR Papua Barat tidak bisa diintervensi, termasuk soal status calon yang direstui oleh partai berlambang bintang mercy itu—apakah orang asli Papua atau bukan. 

Hal ini disampaikan Sanusi menyusul munculnya kesan dalam wacana publik seolah-olah ada upaya untuk menjegal atau menghambat pelantikan Matheos Selano, sebagai pimpinan DPR PB.

Menurut Sanusi, hak untuk menentukan ketua DPR PB secara mutlak berada di tangan Partai Demokrat yang merupakan pemenang Pemilu legislatif di Papua Barat.  “Belum ada Undang-undang yang mengisyaratkan soal ketua DPR harus Orang Asli Papua. Sehingga siapa pun yang diusung oleh Partai Demokrat itu sah-sah saja. Jangan jadikan ini polemik,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Sanusi Rahaningmas jika pelantikan ketua DPR terus menjadi polemik, maka masalah itu akan menghambat lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya. “Kami sudah bersepakat bahwa setelah penetapan Wagub, maka berikutnya, kami akan sama-sama mengupayakan pelantikan ketua DPR definitif sesuai usulan Partai Demokrat. Agenda ini secepatnya harus tuntas,” ungkap legislator tiga periode ini kepada wartawan, Selasa (28/4/2015) di Kantor DPR Papua Barat.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Saharuddin. “Asal memenuhi aturan hukum yang berlaku maka sah-sah saja. Kita tunduk pada aturan dong,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat, Aminadap Asmuruf mengatakan sudah menyampaikan desakan kepada pimpinan DPR agar segera memproses kembali usulan yang sudah diajukan ke gubernur.

Seperti diketahui Matheos Selano telah mendapat restu dari DPP Demokrat sebagai ketua DPR Papua Barat.  Namun dibalik itu muncul polemik  mempersoalkan status Selano sebagai orang asli Papua. Ditengah polemik itu, DPR Papua Barat telah menyurat ke gubernur untuk memproses rekomendasi DPP Demokrat tersebut ke Mendagri agar mendapatkan pengesahan pemerintah pusat.

“Kami masih menungu hasil komunikasi pimpinan dengan gubernur. Jika tidak ada perubahan maka tidak ada alasan bagi pimpinan DPR segera mengusulkan langsung ke Menteri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menjamin ruang ini,” kata Aminadap.

Sementara itu Mantan Ketua DPR Papua Barat, Josep Yohan Auri ikut angkat suara soal belum ditetapkannya Ketua DPR PB ini. Ia menyatakan, kekosongan ketua, akan berdampak pada kinerja lembaga legislatif.

Meski demikian Auri menyatakan dukungannya hanya muncul bila calon ketua yang diusulkan partai Demokrat adalah orang asli Papua.  “Dengan cara apapun, pimpinan dewan harus segera dilantik,” katanya.

“Saya mendukung figur ketua definitif DPR PB yang diusulkan Partai Demokrat dengan catatan dia adalah orang asli Papua.  Kalau bukan, saya tidak setuju. Kehadiran Provinsi Papua Barat ini adalah untuk Orang Asli Papua. Jadi, jangan bikin neko-neko lagi. Cukup sudah,” ujarnya lagi. |RASYID