Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

JABATAN KETUA DPRPB: Demokrat Nilai Surat Gubernur Salah Alamat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com –– Selain mengirim surat resmi kepada pimpinan DPRPB terkait pencalonan Ketua DPRPB, gubernur Papua Barat juga dikabarkan mengirimkan surat kepada Partai Demokrat mengenai pencalonan ketua DPRPB.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Robert Melianus Nauw mengatakan, surat tersebut telah sampai ditangan partai Demokrat. Meski begitu, Robert mengatakan, surat tersebut salah alamat.

Robert mengatakan, dalam surat tersebut, gubernur meminta partai Demokrat untuk membicarakan ulang nama calon ketua DPRPB. Soal ini Robert mengatakan, “Keliru jika harus dibicarakan lagi di partai.”

Terkait surat gubernur tersebut, mantan Wakil Ketua DPRPB periode 2009-2014 ini mengatakan, partai Demokrat telah meminta pimpinan DPRPB untuk melantik Matheos Selano, calon ketua DPRPB yang diusulkan Demokrat.

“Kami punya tanggungjawab sudah selesai. Sebagai partai pemenang pemilu, kami telah menugaskan kader untuk mengisi posisi pengisian antar waktu karena, saya tidak dilantik. Maka dari itu saya merekomendasi yang lain dilakukan secara berjenjang,” ujar dia.

Menurut Robi Nauw —sapaan akrabnya– pelantikan ketua DPRPB dan pengesahan tata tertib sama penting. Sebab, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Partai Demokrat terkait rekomendasi ketua DPRPB.

“Kami sangat paham aturan dan tidak pernah tabrak aturan. Merujuk pada aturan, gubernur sebenarnya tidak berada pada posisi mengembalikan surat kepada pimpinan DPRPB dan partai Demokrat. Kapasitas gubernur hanya meneruskan surat rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri,” papar Robi.

Selain itu Robi mengatakan partainya tidak akan mengambil langkah hukum dalam menyikapi polemik ini. “Partai Demokrat telah menyurati DPRPB dan surat kami sudah ditindaklanjuti kepada gubernur. Sehingga ini telah menjadi persoalan lembaga. Demokrat akan mendesak kepada pimpinan. Gubernur mengacu pada aturan apa sehingga mengendapkan surat (rekomendasi Demokrat) tersebut?” tukasnya.

Robi Nauw mengemukakan berbicara soal orang asli Papua maka, gubernur harus menjelaskan hal ini diatur dalam Undang-Undang apa. Selama ini yang diatur hanya gubernur dan wakil gubernur yang harus orang asli Papua.

Ketua Fraksi Demokrat, Aminadap Asmuruf menegaskan bahwa rekomendasi partai tidak akan diubah. ”Gubernur menghendaki adalah orang asli Papua maka, pimpinan dewan punya kewenangan untuk langsung meneruskan surat rekomendasi Partai Demokrat yang dilayangkan kepada pimpinan kepada Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Aminadap mengatakan, gubernur tidak berhak untuk menolak usulan partai Demokrat karena pelantikan ketua DPR akan dilakukan oleh pimpinan DPR yang sudah ada atau Mendagri.

“Acuan itu juga yang dipakai untuk melantik wakil gubernur, Irene Manibuy diistana Presiden karena Undang-Undang mengaturnya. Demokrat akan mengawal semua agenda dewan. Dan salah satunya adalah agenda tata cara pelantikan ketua DPR Papua Barat,” tandasnya. |RASYID FATAHUDIN