Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Papua Barat Bambang Heriawan Soesanto menerangkan jalur kereta api di wilayah Papua Barat berdasar usulan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Pemerintah Papua Barat mengusulkan agar jalur kereta api Papua Barat dibangun melewati wilayah Selatan Papua Barat. (Doc. Cahayapapua)

Jalur Utama Kereta Api Papua Barat Hubungkan 4 Kabupaten

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Pembangunan jalur kerata api di wilayah Papua Barat akan diawali dengan pembangunan jalur utama yang menghubungkan Kota Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni dan Manokwari.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemerintah Provinsi Papua Barat, Heriawan soesanto, mengatakan, jalur utama tersebut merupakan tahap pertama dari program jalur kereta api di Papua Barat.

Berbicara kepada pers di ruang kerjanya, Rabu pekan ini, Heriawan menerangkan, jalur utama dari Sorong Selatan ke Manokwari akan melewati beberapa kabupaten yakni, Kota Sorong, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan dan Manokwari.

Setelah pembangunan jalur utama selesai, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalur penghubung ke sejumlah kabupaten dan distrik. Pembangunan jalur penghubung untuk Manokwari misalnya akan dilakukan dengan membangun fiderline dari Stasiun Maruni menuju Distrik Warmare, Prafi, Masni dan Sidey.

Sementara untuk daerah seperti Fakfak, akan dibangun penghubung melalui jalur darat dan laut seperti ke Pelabuhan Fakfak dan ke distrik Kokas dan Bomberai.

Heriawan memyatakan, pembangunan jalur kereta api tidak akan mengganggu wilayah hutan lindung yang dikategorikan sebagai hutan cagar alam atau kawasan suaka karena jalur kereta tidak melewati daerah pantai utara.

“Mengapa jalur kereta api tidak melewati daerah pantai utara, karena di daerah pantai utara itu banyak hutan lindung yang dikategorikan cagar alam atau kawasan suaka yang tidak boleh diganggu. Itu kalau mau alih fungsi lahan susah sekali,” jelas Bambang.

Menurut Heriawan jika alih fungsi lahan harus dilakukan maka pemerintah membutuhkan banyak persetujuan seperti dari DPRD, kementerian, dan instansi lain.

“Dan kalau lewat pantai utara hanya akan melewati beberapa kabupaten, lewat tengah juga begitu, terus potensi lewat utara maupun tengah itu sangat jauh berbeda jika dibandingkan lewat selatan,” terang Bambang. |RIZALDY