Sirkuit Grand Prix Masni di Kampung Bowi Subur, SP-6, jalur 13 Timur, Distrik Masni, yang menelan APBD Papua Barat, Rp. 2,9 Miliar.

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran (Jangkar) Papua Barat, mendesak penyidik Kepolisian Resor (Polres) Manokwari, serius menuntaskan kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan sirkuit Grand Prix Masni di Kampung Bowi Subur, SP-6, jalur 13 Timur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, yang menelan APBD Papua Barat, Rp. 2,9 Miliar.

Pernyataan ini dilontarkan Ketua Jangkar Papua Barat, Metusalak Awom, kepada Cahaya Papua, Minggu (19/11/2017). Menurut dia, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim ke Kejaksaan, telah cukup bukti untuk menetapkan seseroang sebagai tersangka. Dan hal ini sesuai ketentuan pasal 109 KUHAP.Yang menerangkan penyidik wajib mengirim SPDP ke kejaksaan, sejak penetapan tersangka.

“Kita hanya minta penyidik serius tuntaskan kasus ini. Karena SPDP sudah dilayangkan, artinya kasus ini sudah harus ada tersangkanya,” cetusnya.

Metusalak menyebutkan, bahwa kuat dugan, proyek pengadaan tanah yang bersumber dari APBD Papua Barat ini merupakan proyek untuk menipu masyarakat.

Selanjutnya, dia mengungkapkan, bahwa berdasarkan pernyataan pemilik hak ulayat, pembangunan Sirkuit Motor Prix tersebut, sangat merugikan warga pemilik hak ulayat.

Dimana,Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, mempercayakan kedua oknum, yakni ZA dan S, selaku penghubung untuk mengurus pembayaran hak ulayat atas tanah yang semestinya telah terbayar lunas tersebut.

“Kepala Kampung, Yermia Koyani, pemilik ulayat, mengaku, bahwa saat pertama kali negoisasi pembelian tanah melalui bapak ZA dan S selaku penghubung, menyepakati harga tanah adalah Rp 350 ribu per meternya, tapi kenyataannya tidak seperti itu, hanya dibayar Rp 150 ribu per meter,” beber Awom.

Untuk itu, lanjut dia, penyidik harus transparan kepada publik dalam penanganan kasus yang diduga melibatkan oknum pejabat Papua Barat berinisial ES dan stafnya JSA tersebut. Pasalnya, sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari telah menyatakan dan menerima SPDP dari penyidik tindak pidana korupsi Polres Manokwari.

“Jika sudah ada pelimpahan berkasnya, maka harapan kami sejumlah nama lainnya, jika memang terbukti terlibat maka harus segera diusut. Kami harap, sebelum akhir tahun Polres Manokwari bisa segera menetapkan para tersangka,” pungkas Awom. (cr-80)

Leave a Reply