Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengunjungi booth BP Indonesia pada Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-39 yang digelar pada 20-22 Mei di JCC Jakarta. (Foto: CAHAYA PAPUA | PATRIX B. TANDIRERUNG)

Jatah DBH Migas Papua Barat Menurun

PATRIX B. TANDIRERUNG
Cahaya Papua/Jakarta

PENGHASILAN BP pada proyek Tangguh LNG di Papua Barat menurun pada tahun ini. Hal itu jelas berimbas pada menurunnya penerimaan dana bagi hasil migas bagi provinsi ini jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Head of Country BP Indonesia, Dharmawan Samsu mengatakan, penurunan penghasilan dari proyek Tangguh terjadi karena menurunnya harga minyak mentah di pasar global, bukan karena menurunnya produksi.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2014, penurunan penghasilan itu sekitar 34 persen. Artinya, DBH turun,” kata Dharmawan di sela Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-39 yang digelar pada 20-22 Mei di Jakarta.

Pada forum yang mempertemukan para pemain kunci industri Migas ini, Wakil Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah mengatakan hampir semua perusahaan migas merevisi rencana kerja dan anggarannya tahun ini.

Revisi dilakukan seiring terus menurunnya harga minyak mentah dunia. Padahal, ketika rencana bisnis tersebut disusun pada 2014 lalu, harga minyak diasumsikan berada di level US$ 100 per barel.

Penentuan harga LNG berbeda –beda. Di asia harga umumnya dikaitkan dengan harga minyak mentah. Artinya, jika harga minyak turun maka harga LNG juga akan turun.

Dharmawan mengatakan, dalam konteks BP, penurunan penghasilan ini membuat pihaknya melakukan efisiensi.

Ekspansi

Dihadang gejolak ekonomi global, BP tetap optimistik merealisasikan rencana ekspansinya untuk menambah kilang LNG ketiga (Train 3) pada kegiatan operasionalnya. Jika proyek ini terealisasi, total kapasitas produksi dari proyek Tangguh LNG meningkat menjadi 11,4 mtpa.

Menurut Dharmawan, proyek pengembangan senilai US$12 miliar ini akan memberi nilai tambah yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia dan akan membantu memenuhi kebutuhan energi nasional.

Tangguh dioperasikan oleh BP Berau Ltd sebagai kontraktor SKK Migas. BP memegang 37,16% saham di proyek tersebut. Mitra-mitra kontrak Tangguh lainnya adalah MI Berau B.V. (16,30%), CNOOC Muturi Ltd. (13,90%), Nippon Oil Exploration (Berau), Ltd. (12,23%), KG Berau/KG Wiriagar (10,00%), Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc. (7,35%), dan Talisman Wiriagar Overseas Ltd. (3,06%).

Site Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, merupakan fasilitas gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di Indonesia yang memadukan kegiatan hulu dan hilir.

Kegiatan operasional yang sudah ada terdiri dari dua kilang pemrosesan LNG (Train 1 dan 2) dengan kapasitas produksi 7,6 juta ton per tahun (mtpa).

Pada prinsipnya, Indonesia sedang mengalami darurat minyak dan gas bumi. Kebutuhan migas terus meningkat, sementara produksi menurun. Ini membuat Indonesia terus mengimpor migas dari negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada kementerian teknis agar terus berupaya dalam menambah cadangan baru migas. Hal ini agar potensi migas di Indonesia mampu penuhi kebutuhan dalam negeri.

Selama lima tahun terakhir, produksi migas Indonesia belum mencapai target yang telah ditentukan.

“Target produksi 2009 adalah 794 ribu barel per day (bpd) dan 2014 itu targetnya 818 ribu bpd. Ini dalam lima tahun ke depan kita harus mencapai target produksi. Presiden menuguskan harus mencari sumber baru untuk meningkatkan eksplorasi migas yang berimplikasi pada peningkatan perdagangan,” ungkap Indroyono yang menyempatkan diri mengunjungi stand pameran BP di JCC Senayan.

Penerimaan negara dari sektor migas cukup besar, yakni mencapai Rp286 triliun dalam lima tahun terakhir. Jumlah itu menyumbang 18 persen terhadap total penerimaan negara. Cadangan migas Indonesia sendiri juga masih besar, yakni sekitar 3,6 miliar barel.

Menyoal penerimaan dari BDH Migas bagi Papua Barat, Dharmawan Samsu mengatakan, pihaknya mendukung inisiatif DPR Papua Barat yang sudah memprioritaskan pembahasan Perdasus yang mengatur soal Dana Bagi Hasil.

Substansi rancangan Perdasus ini, intinya dilatar belakangi oleh semangat untuk memberi bagian yg lebih besar kepada daerah penghasil termasuk dalam bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat. (*)

 

Tinggalkan Balasan