Kepala Satpol PP Papua Barat Oktavianus Mayor. | CAHAYAPAPUA.com | Dina Rianti

Jika Malas, Satpol PP Tak Digaji, Mabok Kena Sanksi

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Papua Barat yang baru saja dilantik akhir Januari lalu Oktovianus Mayor menegaskan jika anggota ada Satpol PP di lingkungan Pemprov Papua Barat malas bekerja maka mereka tidak akan digaji. Selain itu jika kedapatan mabuk ketika melaksanakan tugas akan diberi sanksi.

Penegasan ini disampaikan Oktovianus menyusul telah meningatkatnya status kelembagaan Satpol PP Papua Barat dari kantor menjadi badan.

“Dengan peningkatan status ini tentu tugas kita makin banyak, sehingga internal Satpol PP harus dibenahi,” kata Oktovianus usai memimpin apel rutin Satpol PP di kantor halaman gubernur Jalan Siliwangi, Rabu (11/2/2015).

Saat ini jumlah anggota Satpol PP di Papua Barat sebanyak 200 orang lebih. Mereka masih berstatus honorer. Menurut Musa dengan jumlah sebanyak itu, Satpol PP harus meningatkan performa, apalagi dari sisi organisasi mereka belum cukup bagus.

“Satpol selama ini belum tampil baik. Saya sadari itu dan itu kelemahan kami, tapi kedepan saya akan benahi kedalam, tentunya kami akan melakukan kerjasama dengan pihak Polres, Polda dan Brimob untuk melakukan pembinaan,” ujarnya. Ia juga akan melakukan pembinaan fisik kepada para anggota Satpol PP setiap Rabu.

Selain itu, Mayor mengatakan akan menertibkan penempatan anggotanya di sejumlah pos penjagaan mulai dari kediaman kantor gubernur, kediaman Gubernur, sekda dan wagub di Susweni. Anggota Satpol PP juga akan ditempatkan di pasar dan tempat-tempat umum untuk mengamankan Perda. Patroli malam juga sudah mulai dilaksanakan untuk mengecek kemanaan di wilayah kota Manokwari bersama dengan polres.

“Kami berharap masyarakat bisa mendukung keberadaan kami dan memberikan kepercayaan kepada Satpol PP,” ujarnya.

Mayor menegaskan, sebagai Kepala Satpol PP di provinsi pihaknya adalah mitra dari Satpol PP kabupaten yang juga akan memberikan dukungan personil jika kabupaten membutuhkan. Namun minimnya jumlah tenaga PNS yang jumlahnya hanya 42 orang dengan honorer mencapai 221 orang menjadi kendala tersendiri untuk kantor yang sudah meningkat statusnya menjadi badan. |DINA RIANTI

Tinggalkan Balasan