Presiden Joko Widodo disambut prosesi adat "Injak Piring" di Bandara Sentani, Jayapura

Jokowi Disambut Ribuan Warga di Jayapura

Kunjungan Jokowi ke Papua diharapkan dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan hati, yang berarti Jokowi tidak akan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian kasus Papua (Poengky Indarti, Direktur Eksekutif IMPARSIAL)

JAYAPURA, CAHAYAPAPUA.com— Ribuan warga tumpah ke Bandara Sentani menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, sesaat lalu (27/12/2014). Prosesi adat juga dilakukan untuk menyambutnya.

Prosesi injak piring, pemasangan topi cendrawasih, dan tarian adat dilakukan begitu presiden ke luar dari pesawat.

Sementara di luar areal bandara, ribuan warga—tak sedikit diantaranya– yang mengenakan pakaian adat berjajar di sepanjang jalan keluar bandara.

Dari bandara, Jokowi—demikian dia biasa disapa—langsung menuju Pasar Mama Mama Papua guna meresmikan pembangunan pasar tersebut. “Saya datang ke sini dan menepati janji saat kampanye, akan membangun Pasar Mama Mama Papua,” ujar Jokowi seperti dikutip BBC Indonesia.

Pembangunan Pasar Mama Mama Papua ini diperkirakan menghabiskan Rp15 miliar yang merupakan gabungan dana dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Usai meletakkan batu pertama pembangunan pasar ini, Presiden selanjutnya meresmikan Pondok Pesantren Alhidayah dan merayakan Natal nasional di Stadion Mandala Jayapura.

Kunjungan Jokowi ke Papua merupakan yang pertama sebagai presiden. Meski demikian, saat masa kampanye presiden, dia telah berkunjung ke sana.

Kedatangan Jokowi diharapkan banyak pihak akan mempercepat penyelesaian beragam masalah, mulai dari pemerataan pembangunan hingga konflik berdarah yang kerap terjadi.

Kasus terakhir ialah pertikaian di Paniai, pada 8 Desember 2014 lalu, yang menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 20 lainnya.

Peneliti masalah Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, mengatakan isu politik dan keamanan serta isu sosial ekonomi dan pembangunan harus diselesaikan secara simultan. (Baca: Datang Saja Tak Cukup!)

“Dua ini harus diselesaikan secara bersama. Tidak bisa satu lebih penting dari yang lain, karena masalahnya sudah lama tidak selesai. Kalau kita bayangkan Papua dibangun secara baik dari sisi infrastruktur, tetapi jika masih ada penembakan setiap saat, itu untuk apa? Jadi harus ada saluran lain untuk penyelesaian politik dan keamanan, melalui dialog dan penghentian kekerasan,” kata Adriana. (Baca Juga: Papua Menunggu Solusi)

Sementara itu Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti  menekankan sejumlah hal mendasar dalam kaitannya dengan kunjungan ini.

Kunjungan Jokowi ke Papua untuk merayakan Natal secara Nasional, diantaranya diharapkan  mewujudkan terciptanya perdamaian yang dilandasi persaudaraan dalam kebhinekaan, serta merekatkan Papua di dalam bingkai ke-Indonesia-an.

“Kunjungan Jokowi ke Papua diharapkan dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan hati, yang berarti Jokowi tidak akan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian kasus Papua,” katanya.

Upaya ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Papua sejak dulu, karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya – kecuali pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – masih mengedepankan kekerasan bersenjata dalam menangani konflik di Papua.

Itu sebabnya Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk segera mempersiapkan dialog damai yang dipercaya dapat mengurai permasalahan yang membelit Papua selama ini. Imparsial juga mendesak Presiden Jokowi untuk tidak merealisasikan pertimbangannya dalam mendirikan Kodam baru di Papua, mengingat visi misi Presiden Jokowi adalah untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Berdasarkan penelitian Imparsial yang dipublikasikan pada tahun 2012, di Papua telah terjadi sekuritisasi TNI yang berlebihan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

Selanjutnya, di Papua Jokowi diharapkan melihat lebih dekat dan mengenal masyarakat Papua, serta melihat permasalahan pelaksanaan Otonomi Khusus yang kurang efektif melindungi masyarakat Papua.

Dalam perspektif Imparsial, hingga 13 tahun pelaksanaan UU Otsus di Papua, masyarakat asli Papua masih mengalami kekurangan di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mengalami hambatan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.

Imparsial mendesak kepada Presiden Jokowi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Papua, dengan mengirimkan dokter-dokter, tenaga medis dan guru-guru untuk mempercepat tercapainya masyarakat Papua yang cerdas dan sehat.

Jokowi juga didesak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Papua, sehingga masyarakat Papua tidak menjadi penonton bagi masuknya investasi asing dan nasional yang selama ini justru merusak lingkungan, adat, budaya, sosial, ekonomi dan politik masyarakat Papua.

“Jokowi juga harus mengingat bahwa baru-baru ini pada tanggal 8 Desember 2014 telah terjadi kekerasan penembakan di Enarotali – Kabupaten Paniai, yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan mengakibatkan 5 siswa SMU meninggal dunia serta puluhan orang luka-luka,” sebut Poengky.

Terkait kasus ini, Komnas HAM pada tanggal 22 Desember 2014 lalu sudah mendesak agar Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari Komnas HAM, TNI, Polri dan Masyarakat Sipil untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas.

“Imparsial menyatakan dukungan penuh bagi terbentuknya TGPF tersebut,” kata Poengky. |PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG