Alokasi Dana Desa Tahap I 2016

Kabupaten Bintuni Belum Cairkan Dana Desa Tahap I 2016

BINTUNI, CAHAYAPAPUA.c0m—– Sudah masuk semester kedua tahun 2016, dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni belum juga cair. Hal ini disebabkan oleh molornya proses pilkada, sehingga membuat terlambatnya pengesahan dasar hukum yaitu peraturan bupati (Perbup) tentang pencairan dana tersebut.

Kepala Bidang Pemberdayaan Maysarakat dan Desa Syaiful A. Kilian mengatakan saat ini pihaknya masih mempersiapkan persayaratan yang diminta oleh kementerian untuk proses pencairan. Persyaratan tersebut di antaranya peraturan bupati yang ditandatangani oleh bupati definitive, perda penetapan APBD tahun 2016 dan laporan realisasi dana desa tahun 2015.

“Kita sudah siapkan, kalau kirim lewat email kita sudah alakukan, namun fisiknya yang belum. Mungkin minggu-minggu depan kita sudah bisa antar ke kementerian,” kata Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Cahaya Papua, di Bintuni, Jumat (5/8/2016).

Dikatakannya, keterlambatan proses pencairan ini disebabkan oleh pembuatan peraturan bupati (Perbub). Karena Perbup pencairan dana desa sesuai dengan peraturan kementerian harus ditandatangani oleh bupati definitive.

“Kita terlambat, karena proses pilkada kita sampai pelantikan bupati pada bulan Juni, sehingga pembuatan perbup ini agak terlambat. Itu semua syaratnya, kalau tidak bisa mu bagaimana lagi. Kita di Bintuni kan waktu itu, Bupati masih karateker, dan Sekdanya juga masih Plt, dua-dua tidak devinitif. Dan kami tanyakan ke kementerian harus seperti itu jadi kita tetap menunggu bupati definitive baru bisa diselessaikan,” katanya.

Penyelesaian peraturan bupati juga baru selesai pada minggu terakhir bulan Juli lalu, dan baru ditandatangani oleh bupati definitive Senin 1 Agustus.

Usai persyaratan dilengkapi, diharapkan bulan Agustus ini pencairan tahap pertama bisa dilakukan.

Syaiful melanjutkan, keterlambatan pencairan ini tidak akan menjadi penyebab proses penyerapan dana desa. Karena tahun 2016 proses pencairan dana desa dibagi menjadi dua tahap yakni tahap pertama dan dua, berbeda dengan tahun sebelumnya yang menerapakan pola tiga tahap. Tahun ini persentasenya, 60 persen tahap pertama dan tahap kedua 40 persen.

“Kami harapkan kalau bisa penyerapan 60 persen ini diselesaikan sampai batas bulan November, karena ada tenggang waktu kalau dari pusat tenggang waktu sampai Maret. Dan kami juga mengharapkan kalau bisa per 31 Desember sudah selesai seluruhnya, tidak ada persoalan. Tapi kita lihat dikemudian hari,” jelas Syaiful.

Selain itu yang menjadi kendala lain yakni setelah per 31 Mei, petugas pendamping telah selesai massa kontraknya. Sehingga pendampingan untuk penyusunan dokumen perencanaan di kampung menjadi terhambat.

“Di Bintuni semua pendamping belum perpanjangan kontrak, per 31 Mei sudah habis massa kontraknya, dan mereka sudah tes kembali. Karena pendamping tersebut merupakan produknya Depdagri. Sementara sesuai peraturan Kementerian Desa harus direkrut kembali sehingga mereka tes kembali,” katanya lagi.

Sehingga dia berharap kepada seluruh kepala distrik agar berperan aktif untuk mencarikan jalan keluar menyusun dokumen perencanaan melalui pendekatan dengan pendamping yang selama ini masih standby untuk perpanjangan kontraknya.

“Kita harapkan semua distrik ada pendampingnya, normalnya satu distrik dua pendamping, satu pemberdayaan dan satu teknik. Cuma dengan keterbatasan pendamping yang ada, mungkin distrik yang berdekatan akan didampingi oleh dua pendamping saja,” kata dia.

Diakuinya, bahkan ada distrik yang tidak ada pendampingnya sehingga mempersulit petugas dari BPM dalam menyusun RAP dan desaign gambarnya. Karena tahun 2016 APBD kampung ini harus dilengkapi dengan RAP dan desaign gambar. “Kalau pembangunan fisiknya itu harus ada gambar, untuk kita bisa pertanggungjawabkan,” pungkasnya. (ART)

Tinggalkan Balasan