Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kaimana, Abdul Madjid Puryanto.

Kampung Trikora Kelola 2,9 Miliar

KAIMANA, Cahayapapua.com—- Kampung Trikora Distrik Kaimana merupakan kampung pengelola dana desa terbesar tahun 2016. Total dana yang tersimpan dalam rekening Kampung Trikora sebesar Rp.2,940,446,283. Disusul Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna sebesar Rp.1,848,997,471, Kampung Urubika Distrik Yamor sebesar Rp.1,805,244,180 dan kampung lainnya yang berkisar 1,7 Miliar. Sedangkan pengelola dana terkecil 5 kampung dengan total dana berkisar 1,2 Miliar.

Demikian data yang dihimpun Cahaya Kaimana dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Kaimana.

Menurut penjelasan Kepala Bidang PMK Abdul Puryanto, S.STP, dana tahun 2016 yang dikelola masing-masing kampung merupakan total dari APBK murni tahun 2016 dan Silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) tahun sebelumnya.

Dijelaskan, tota dana untuk setiap kampung bervariasi. Jumlah tertinggi berkisar 1,8 M dan terendah 1,2 M. Total keseluruhan untuk 84 kampung di Kabupaten Kaimana adalah sebesar Rp.122,068,163,000.

Jumlah ini merupakan gabungan dari dana desa, alokasi dana kampung, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta SILPA per-kampung.

Secara rinci Puryanto menyebutkan, PAGU dana desa tahun 2016 berjumlah Rp.56.309.616.000, alokasi dana kampung sebesar Rp.65.281.124.200, bagian hasil pajak Rp.280.638.380 dan bagian hasil retribusi sebesar Rp.196.785.019.

Dijelaskan, jika dihitung per distrik, maka total untuk Distrik Kaimana sebesar Rp.27.086.576.007, Distrik Buruway Rp.14.491.312.216, Distrik Arguni Bawah sebesar Rp.21.036.513.018, Distrik Kambrauw Rp.9.793.289.785, Distrik Teluk Arguni Rp.32.725.679.543, Distrik Teluk Etna sebesar Rp.8.034.165.335 dan Distrik Yamor sebesar Rp.8.900.627.694.

“Sistim pengelolaannya hampir sama dengan APBD. Jika selama satu tahun anggaran ada kelebihan atau sisa dana maka dimasukkan kedalam Silpa untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya,” jelas Puryanto.

Ditegaskan pula, untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran desa, sebelum pencairan dana ke rekening masing-masing kampung, Pemerintah Daerah melalui Bidang PMK bersama semua aparatur kampung terlebih dahulu melakukan verifikasi semua program kegiatan selama satu tahun anggaran.

Selain itu, kepala kampung juga wajib melaporkan penggunaan dana tahun sebelumnya kepada kepala distrik melalui PJO (penanggungjawab operasional) lapangan.

“Selanjutnya PJO akan mencocokan dsan mengkroscek hasil pekerjaan di lapangan. Jika sesuai, permohonan itu akan dibawa ke kepala distrik untuk mendapatkan rekomendasi dan melakukan pencairan,” tukasnya. (ISA)

Tinggalkan Balasan