Sekretaris Dewan Adat Matanagi Waigeo Raja Ampat Simson Sanoy
Sekretaris Dewan Adat Matanagi Waigeo Raja Ampat Simson Sanoy

Kandidat Doktor Ungkap Kemiskinan Parah di Raja Ampat

JAYAPURA, Cahayapapua.com— Asmiati Malik, seorang kandidat doktor dari Birmigham University mengungkapkan adanya kemiskinan yang sangat memprihatinkan dibalik masyurnya Raja Ampat, lokasi diving paling terkenal di dunia.

Selama Asmiyati melakukan riset doktoralnya di Raja Ampat, ia tinggal di Kepulauan Mainyafun, berjarak 4 jam menggunakan kapal motor dari pulau Waisai. Mainyafun dihuni oleh 55 keluarga. Masing-masing keluarga memiliki 9-12 anggota keluarga.

Asmiyati, mengatakan risetnya mengkonfirmasi 20 persen dari 45.000 jiwa penduduk Raja Ampat hidup di bawah garis kemiskinan.

“Mereka ini tidak punya akses ke pendidikan, layanan kesehatan dan pasar,” kata Asmiyati mengenai kesimpulan risetnya, seperti dikutip Jubi, Minggu (23/10).

Selain itu, lanjutnya, data 2015 menunjukkan rata-rata sebuah keluarga dengan empat hingga lima anggota keluarga menghabiskan lebih dari 800 ribu rupiah untuk makanan dan kebutuhan lainnya. Angka ini lebih tinggi 10 persen dari rata-rata nasional yang disebabkan oleh tingginya biaya hidup di kepulauan ini.

Mainyafun, seperti beberapa tempat lainnya di Raja Ampat tidak punya sumber pengolahan air bersih. Air bersih didatangkan dari Waisai, pulau dimana banyak elit lokal dan pemilik cottage tinggal.

“Kadang-kadang air didatangkan dua kali dalam sebulan, bahkan bisa sekali dalam dua bulang,” kata Asmiyati.

Masyarakat setempat kadang mengkonsumsi air hujan. Walaupun ada air yang dialirkan dari gunung ke pusat kampung namun air itu mengandung mineral yang sangat tinggi.

“Tak ada listrik dan sinyal telepon. Sebagian besar penduduk di Kepulauan Mainyafun mengatakan pendidikan adalah hal yang sangat mewah. Mereka hanya sanggup sekolah hingga tamat Sekolah Dasar yang secara kebetulan menjadi satu-satunya level sekolah yang tersedia,” lanjut Asmiyati.

Jika mereka ingin melanjutkan sekolah, mereka harus pergi ke Waisai. Perjalanan ke Waisai membutuhkan biaya lebih dari satu juta rupiah sekali jalan.

“Empat jam naik perahu fiber dari Mainyafun. Kadang tidak ada peralatan keselamatan,” ujar Asmiyati.

Sementara itu masyarakat adat Raja Ampat mendesak pemerintah setempat menelurkan aturan daerah yang memberikan tempat bagi masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang berarti, dari penetapan daerah tersebut sebagai lokasi destinasi wisata.

Berkaca pada Pulau Dewata Bali, masyarakat adat Raja Ampat menegaskan sudah saatnya pemerintah menempatkan mereka secara layak dalam rantai destinasi wisata, sama seperti yang diterapkan pemerintah Bali.

Sekretaris Dewan Adat Matanagi Waigeo Raja Ampat Simson Sanoy mengatakan, di Bali lembaga adat masyarakat sangat dihargai. Pemerintah Bali menurutnya memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk ikut mengelola potensi wisata secara bersama-sama.

“Di Bali masyarakat adat dan pemerintah sama-sama mengelola (destinasi wisata). Hubungan masyarakat adat yang baik dengan pemerintah membuat pengunjung merasa aman dan nyaman selama berkunjung,” kata Simson Minggu (23/10).

Rasa aman dan nyaman yang dimaksud Simson di Raja Ampat adalah pengunjung tidak merasa takut akan ancaman pemalangan pada lokasi atau kawasan tertentu.

Simson mencontohkan kasus pemalangan Pulau Wayag yang terjadi pada tahun 2015. Saat itu pemilik ulayat dinilai tidak mendapatkan hasil dari kunjungan wisata ke Pulau Wayag padahal masyarakat adat adalah pemilik pulau tersebut.

“Kita lihat Pulau Wayag, orang-orang datang untuk berkunjung, tapi feenya (keuntungan ekonomi) masuk ke siapa? Trus yang jadi korban itu pemilik ulayat, ini yang menjadi persoalan,” tegas Simson.

Simson berharap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat dapat membuat Perda tentang lembaga adat di Raja Ampat.

“Pemerintah harus membuka diri dan membuat Perda tentang masyarakat adat, supaya kami masyarakat adat merasa diperdulikan dalam berbagai hal, baik itu pembangunan maupun pengambilan kebijakan,” ujar Simson. (JUBI/NSR)

Tinggalkan Balasan